Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kesaksian Guntur Beratkan Hotasi Nababan  

image-gnews
Hotasi Nababan Mantan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines saat menjalani sidang kasus korupsi penyewaan dua pesawat Boeing dengan agenda mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (19/07). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Hotasi Nababan Mantan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines saat menjalani sidang kasus korupsi penyewaan dua pesawat Boeing dengan agenda mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (19/07). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kesaksian bekas Direktur Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines, Guntur Aradea, memberatkan mantan direktur utama perusahaan tersebut yang berstatus tersangka kasus korupsi pengadaan dua pesawat Boeing, Hotasi Nababan. Guntur bersaksi dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Pangeran Napitupulu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2012.

Menurut Guntur, Hotasi sudah mulai memproses penyewaan pesawat pada awal 2006. Sementara rencana kerja anggaran perusahaan baru diteken Oktober 2006. "Proses mencari pesawat sebelum RKAP. Tapi, dalam RKAP, tidak spesifik menyebutkan pembelian dua Boeing. Saya tidak tahu kenapa proses pencarian pesawat mendahului RKAP," ujarnya, menjawab pertanyaan jaksa Ariawan.

Dalam RKAP itu, Guntur menjelaskan, ada arahan pemegang saham kepada para direksi agar melakukan upaya maksimal menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Sebab, saat itu Merpati tercatat merugi Rp 211 miliar. Rapat akhirnya memutuskan untuk menambah armada demi mencegah eksodus pilot ke perusahaan lain. Namun saat itu belum dibahas jenis pesawat yang akan dibeli.

Proses pengadaan dua unit pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dilakukan Hotasi bersama Tony Sudjiarto, bekas General Manager Aircraft Procurement Division Merpati. Dua unit Boeing keluaran tahun 1991 dibanderol dengan harga sewa US$ 150 ribu per pesawat. Meski belum disepakati dalam rapat, saat itu Tony tetap membuat kesepakatan dengan Thirdstne Aircraft Leasing Group (TALG) dengan mekanisme back to back. Mekanisme itu mengizinkan Merpati menyewa lebih dulu kedua unit pesawat, sebelum melakukan pembelian.

Guntur mengakui dirinya sempat menerima nota dinas dari tim, yang berisi pengajuan pencairan dana sebesar US$ 1 juta. Namun ia tak menanyakan lebih lanjut status dua unit Boeing yang akan dibeli, termasuk apakah pesawat produksi East Dover Ltd itu sudah dilunasi pembayarannya oleh TALG.

Alasannya, kata Guntur, surat pernyataan yang ditandatangani bersama oleh lima direksi, atau disebut circular letter, sudah menyepakati pembelian pesawat dari TALG. Circular letter itu ditandatangani sebelum ada nota dinas. "Saya tidak ingat catatan dia (Hotasi) di circular letter. Tapi, di nota dinas, dia bilang setuju pembelian itu."

Ihwal transfer duit US$ 1 juta dari rekening pengacara TALG, Hume & Associates PC, ke Bristol Aircraft tidak dilaporkan Hotasi ke Guntur selaku direktur keuangan. Padahal transfer itu menunjukkan TALG sebenarnya belum melunasi pembayaran dua Boeing ke East Dover. "Yang diinformasikan ke saya hanya penempatan ke rekening Hume. Padahal seharusnya saya mendapat informasi lengkap," kata Guntur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengacara Hotasi, Juniver Girsang, menanyai Guntur apakah rencana penambahan armada sudah dibahas dalam rapat-rapat direksi pada awal 2006. Menurut Guntur, sejak awal 2006, memang direksi sudah membahas rencana tersebut. Merpati bahkan sudah memasang iklan di situs resmi mereka yang menyatakan perusahaan membutuhkan tambahan armada. Namun memang, ihwal pembelian dua Boeing tidak pernah dibahas khusus.

Hotasi didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dalam kasus penyewaan dua unit pesawat Boeing. Ia dinilai salah karena sudah mulai memproses penyewaan pesawat pada Mei 2006, sedangkan RKAP baru diteken Oktober 2006. Namun proses penyewaan dua unit Boeing itu tidak dilaporkan Hotasi dalam forum rapat. Hal itu dinilai jaksa melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Salah satu pesawat yang akan disewa Merpati, Boeing 737-500, ternyata milik East Dover Ltd karena belum ada kesepakatan antara TALG dan East Dover. Begitu pun security deposit yang akan dibayar Merpati ternyata akan digunakan TALG untuk membayar uang muka ke East Dover. Hal itu disebut jaksa diketahui Hotasi, namun diabaikan. Bahkan kemudian salah satu pesawat tidak jadi datang.

Saat memberikan tanggapan, Hotasi keberatan jika disebut berposisi sebagai pengambil keputusan tertinggi di perusahaan. Menurut dia, keputusan tertinggi perusahaan adalah circular letter yang ditandatangani minimal lima direksi.

ISMA SAVITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

5 Fakta di Balik Pailitnya Merpati Nusantara Airlines

3 Januari 2023

Pesawat Merpati Nusantara Airlines (MNA), dan Pesawat Garuda Indonesia. Dok.TEMPO/ Dimas Aryo
5 Fakta di Balik Pailitnya Merpati Nusantara Airlines

Keputusan pailit Merpati Nusantara Airlines ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.


Merpati Air Pailit, PN Surabaya Tetapkan Pembagian Harta hingga Pesangon Eks Karyawan

2 Januari 2023

Pesawat MA-60 Merpati Nusantara Airlines. TEMPO/Ika Ningtyas
Merpati Air Pailit, PN Surabaya Tetapkan Pembagian Harta hingga Pesangon Eks Karyawan

Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan daftar pembagian tahap pertama dari hasil penjualan aset PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) atau Merpati Airlines yang pailit.


Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

14 Agustus 2022

Korlantas Polri akan berlakukan TNKB atau pelat nomor kendaraan berwarna putih mulai pertengahan 2022.
Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.


Eks Pilot Merpati Tuntut Pemerintah Kucurkan Dana Talangan untuk Bayar Pesangon

29 Juni 2022

Tim Advokasi Paguyuban Pilot Eks Merpati dan mantan pilot senior menggelar aksi menuntut hak gaji dan pesangon yang belum dibayarkan, dengan penyerahan karangan bunga dan model pesawat Merpati Airlines CN-235 ke kantor Kementerian BUMN di Jakarta Pusat, Rabu, 18 Mei 2022. Tempo/Eka Yudha Saputra
Eks Pilot Merpati Tuntut Pemerintah Kucurkan Dana Talangan untuk Bayar Pesangon

Pemenuhan hak eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines akan diatur sesuai dengan Undang-undang Kepailitan.


Eks Pilot Menanti Pesangon Usai Merpati Pailit: Kami Pegang Janji Erick Thohir

9 Juni 2022

Tim Advokasi Paguyuban Pilot Eks Merpati dan mantan pilot senior menggelar aksi menuntut hak gaji dan pesangon yang belum dibayarkan, dengan penyerahan karangan bunga dan model pesawat Merpati Airlines CN-235 ke kantor Kementerian BUMN di Jakarta Pusat, Rabu, 18 Mei 2022. Tempo/Eka Yudha Saputra
Eks Pilot Menanti Pesangon Usai Merpati Pailit: Kami Pegang Janji Erick Thohir

Pengadilan Negeri Surabaya mencabut perjanjian homologasi Merpati Air. Putusan itu membuat perusahaan pailit dan siap dibubarkan.


Lontang-lantung Menanti Pesangon Setelah Merpati Pailit

9 Juni 2022

Tim Advokasi Paguyuban Pilot Eks Merpati dan mantan pilot senior menggelar aksi menuntut hak gaji dan pesangon yang belum dibayarkan, dengan penyerahan karangan bunga dan model pesawat Merpati Airlines CN-235 ke kantor Kementerian BUMN di Jakarta Pusat, Rabu, 18 Mei 2022. Tempo/Eka Yudha Saputra
Lontang-lantung Menanti Pesangon Setelah Merpati Pailit

Dibatalkannya perjanjian homologasi Merpati Air pada 2 Juni 2022 praktis membuat perusahaan maskapai pelat merah itu pailit.


Erick Thohir Sebut Aset Merpati Bisa Dimanfaatkan Garuda dan Pelita Air

7 Juni 2022

Menteri BUMN Erick Thohir hadir dalam acara Menteri BUMN Erick Thohir Menyapa Serikat Pekerja dan Milenial PLN di kantor pusat PLN, Jakarta, Kamis, 7 April 2022 (Sumber: PLN)
Erick Thohir Sebut Aset Merpati Bisa Dimanfaatkan Garuda dan Pelita Air

Erick thohir mengatakan aset Merpati yang bisa dimanfaatkan ialah fasilitas maintenance atau perawatan pesawat


Pailit, Merpati Air Akan Bayar Sisa Pesangon Eks Karyawan Setelah Jual Aset

7 Juni 2022

Tim Advokasi Paguyuban Pilot Eks Merpati dan mantan pilot senior menggelar aksi menuntut hak gaji dan pesangon yang belum dibayarkan, dengan penyerahan karangan bunga dan model pesawat Merpati Airlines CN-235 ke kantor Kementerian BUMN di Jakarta Pusat, Rabu, 18 Mei 2022. Tempo/Eka Yudha Saputra
Pailit, Merpati Air Akan Bayar Sisa Pesangon Eks Karyawan Setelah Jual Aset

Merpati Air tercatat memiliki kewajiban sebesar Rp 10,9 triliun dengan ekuitas negatif Rp 1,9 triliun per laporan audit 2020.


Merpati Air Resmi Dinyatakan Pailit

7 Juni 2022

Mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) melakukan aksi di depan PN Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 14 November 2018. ANTARA/Zabur Karuru
Merpati Air Resmi Dinyatakan Pailit

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan perjanjian perdamaian (homologasi) Merpati Air.


Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

5 Juni 2022

Ilustrasi plat kendaraan bermotor warna putih. Autodeal.com.ph
Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

Pelat nomor kendaraan berwarna putih diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021..