Panwaslu Hentikan Kasus Rhoma  

Minggu, 12 Agustus 2012 | 21:09 WIB

Panwaslu Hentikan Kasus Rhoma  
Pedangdut Rhoma Irama (kiri) didampingi Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah (kanan) ketika memberi keterangan kepada pers usai pemangglannya oleh Panwaslu DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/8). Pemanggilan tersebut terkait pernyataan Rhoma yang berbau SARA terhadap pasangan Cagub/Cawagub, Joko Widodo-Basuki Tjahaja ketika berceramah di Tanjung Duren, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta memutuskan tidak akan melanjutkan kasus ceramah Rhoma Irama bernada suku, agama, ras, dan antargolong (SARA) ke kepolisian. "Kami berwenang untuk menghentikan penyelidikan," kata Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah, Ahad sore, 12 Agustus 2012.

Menurut Ramdansyah, ceramah Rhoma di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada 29 Juli 2012 lalu, dianggap secara kumulatif tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ia terbebas dari jerat Pasal 116 Ayat 1 tentang berkampanye di luar jadwal, Pasal 118 Ayat 2 tentang menghina pasangan calon kepala daerah dengan isu SARA, dan Pasal 116 Ayat 3 tentang kampanye di dalam tempat ibadah.

“Acara tersebut bukan kampanye. Tapi safari Ramadan rutin yang digelar Harian Pos Kota," ujarnya. Karena bukan kampanye, Rhoma dan penyelenggara acara lepas dari jerat pasal aturan kampanye.

Panwaslu selama 12 hari memeriksa sejumlah saksi untuk merekonstruksi kejadian ini. Pemeriksaan atas saksi dari penyelenggara acara, ditemukan fakta bahwa ceramah itu merupakan rangkaian safari Ramadan yang telah rutin digelar sejak 20 tahun lalu oleh Harian Pos Kota.

Menurut dia, acara ini mengumpulkan ulama, umara (pemimpin pemerintahan), dan umat di wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam salat tarawih. Selama lima tahun terakhir, Rhoma rutin menjadi penceramah di masjid tersebut. Gubernur Fauzi Bowo pun diundang kesana.

Menurut Ramdansyah, tidak ada aliran dana ke acara ini. Informasi ini diperoleh setelah memeriksa sejumlah barang bukti tambahan, yakni proposal safari Ramadan yang digelar Pos Kota, hasil audit atas laporan penggunaan dana kampanye pasangan Fauzi-Nachrowi, dan daftar tim kampanye Fauzi-Nachrowi.

Dari berbagai temuan itu, kata dia, Panwaslu menyimpulkan acara ini bukan bagian dari kampanye. Karena itu, aturan kampanye tidak berlaku dalam kasus Rhoma.

Soal serangan isu SARA oleh Rhoma kepada pasangan Jokowi-Ahok, Panwaslu menilai hal tersebut juga gugur. Sebab, kata Ramdansyah, tak terbukti secara kumulatif. “Rhoma bukan bagian dari tim kampanye," ujarnya.

Dalam temuan fakta yang ditelisik Panwaslu, Rhoma dianggap terbukti menyampaikan identitas keliru tentang orang tua Jokowi. Di sana juga disebutkan Rhoma terbukti meminta jamaah memilih pemimpin yang seiman. Namun Rhoma tidak dianggap menyampaikan visi dan misi pasangan Fauzi-Nachrowi.

Sedangkan, sindiran kepada Ahok tidak disinggung dalam temuan fakta Panwaslu. Ahok telah memberi maaf atas tindakan Rhoma Irama. "Saya telah terbiasa dengan isu SARA. Kami pemurah dan pemaaf kok," ujarnya di Pecenongan, Jakarta Pusat.

M. ANDI PERDANA


Berita terkait
Kasus Distop, Rhoma Irama: Alhamdulillah
PPP Pilih Foke karena Islam dan Betawi 
Suryadharma Ali Sambangi Rhoma Irama
Rhoma Irama Dipanggil Panwaslu
Didi Kempot Bikin Boneka Kotak-kotak Jokowi-Ahok
Faisal Basri Berikan Suara Bersama Istri

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan