Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasca Pembakaran, Anggota KPU Dogiyai Terancam

image-gnews
Polsek Moenamani Kammu Moenamani ludes dibakar di Kabupaten Dogiyai, Papua. TEMPO/ Cunding Levi
Polsek Moenamani Kammu Moenamani ludes dibakar di Kabupaten Dogiyai, Papua. TEMPO/ Cunding Levi
Iklan

TEMPO.CO, Jayapura– Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Papua, Osea Petege mengatakan, pasca pembakaran kantor KPU Dogiyai oleh warga, Senin 13 Agustus 2012, ia dan anggota KPU lainnya kini mulai terancam.

"Kami sudah tidak bisa pulang, kami terancam, saya sangat takut sekarang," kata Osea Petege, Senin 13 Agustus 2012 malam.

Ia mengatakan, warga Dogiyai memiliki karakter yang keras dan berbeda dari kebanyakan orang Papua. "MK mengambil keputusan salah, MK tidak melihat kami, kami yang jadi amukan warga, kami takut dan tidak bisa kembali ke Dogiyai," ujarnya.

Kantor KPU dibakar rata dengan tanah. Selain fasilitas kantor, terdapat berkas berharga ikut ludes dilalap si jago merah. Gedung dua lantai itu itu terletak sekitar 400 meter dari kantor bupati Dogiyai.

"Masyarakat sudah memilih nomor urut tiga sebagai pemenang Pilkada, tapi oleh MK, malah dimenangkan nomor urut 1, ini pilihan rakyat, sekarang rakyat menuntut, mereka mau MK segera datang ke Dogiyai dan menyelesaikan ini, kalau tidak mereka akan bakar semua kantor," ucapnya.

Amuk massa di Moenemani, ibu kota Kabupaten Dogiyai, dipicu putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil pilkada daerah itu.

Dalam sidang yang digelar Senin siang di Jakarta, hakim MK menyatakan pasangan Thomas Tigi-Herman Awue memperoleh suara terbanyak dalam pilkada Dogiyai 9 Januari 2012. Keduanya memperoleh 28.155 suara, melebihi perolehan suara pasangan Antho Iyowau-Clara Apapa Gobay yang mendapat 21.952 suara, serta pasangan Natalis Degey-Esau Magay yang didukung 26.463 suara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Putusan ini berbeda dengan penetapan KPU Kabupaten Dogiyai yang menetapkan pasangan Natalis Degey-Esau Magay menjadi pemenang dengan perolehan 29.084 suara. “Setelah penetapan, nomor urut tiga, Natalis Degey yang menang, itu berdasar hasil pungutan suara dan pemilihan ulang di Distrik Piyaiye pada 2 April 2012,” ujar Osea.

Ia menambahkan, KPU Dogiyai saat ini tak bisa berbuat apa-apa. “Kita kalau kembali ke Dogiyai, akan jadi sasaran massa, kita tinggal di Nabire saja.”

Ia meminta MK atau Mendagri meninjau kembali sengketa Pilkada Dogiyai. “Polisi disana juga takut. MK harus meninjau kembali putusannya. Kalau tidak, masalah ini akan berlarut larut dan tidak akan pernah selesai,” ujarnya lagi.

Pembakaran kantor KPU dilakukan sekitar seribu warga. “Benar, peristiwa itu karena kekecewaan massa dari salah satu kandidat calon bupati yang tidak lolos di MK,” kata Kepala Kepolisian Resort Nabire, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Rois.

JERRY OMONA

Berita lain:
Ramai-ramai Klinik Tong Fang, Begini Praktiknya

Dinas Kesehatan ''Sentil'' Iklan Klinik Tong Fang 

Ke Klinik Tong Fang, Berobat karena Penasaran

Madu Bisa Redakan Batuk Anak

Berobat di Klinik Alternatif Cina Mahal?

Begini Cara Sinse Mengobati Pasien

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri diskusi bertajuk Panglima di Era Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 9 Desember 2017. Dewi Nurita/Tempo
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.


Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur Sumatera Utara yang juga Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi (tengah) menerima ucapan selamat dari kader PKS seusai menerima dokumen sebelum pembacaan ikrar pemenangan dan pakta integritas calon kepala daerah dari PKS di Jakarta, 4 Januari 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.


Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) dan Musa Rajeckshah (kanan) saat menghadiri acara Konsolidasi pasangan Calon Kepala Daerah PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 4 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.


Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan surat keputusan dukungan kepada pasangan bakal calon Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dedie A. Rachim di DPP Partai Golkar, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.


Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Ketua KPU kota Mataram, M. Ainul Asikin (tengah), memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pilkada Kota Mataram di kantor KPU Kota Mataram, NTB, 24 Agustus 2015. ANTARA/Ahmad Subaidi
Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.


Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Ilustrasi uang palsu. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.


Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Moreno Soeprapto dan istrinya Noorani Sukardi. Tabloidbintang
Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.


Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Warga melintas di antara karangan bunga untuk Ahok-Djarot di Balai Kota, Jakarta, 26 April 2017. Karangan bunga ini dikirimkan setelah pasangan inkumben Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat. TEMPO/Amston Probel
Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.


Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Makin Mahal
Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.


Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi saat melihat laga uji coba antara Persebaya dan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 19 Maret 2017. TEMPO/Nurhadi
Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.