TEMPO.CO, Kairo - Presiden Mesir Mohammed Mursi, Ahad, 12 Agustus 2012, memecat Menteri Pertahanan sekaligus Panglima Tertinggi Militer Hussein Tantawi serta Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Sami Anan.
Mursi juga membatalkan amandemen undang-undang yang memberikan otoritas kepada para jenderal untuk memperluas kekuasaannya.
Sebagaimana disaksikan publik yang mendukung gerakan revolusi di Lapangan Tahrir, Kairo, keputusan Mursi itu disampaikan dalam sebuah pidato yang disampaikan di Universitas Al-Azhar. Menurut dia, keputusan itu sebagai aksi lanjutan dari tuntutan demonstran yang berhasil menumbangkan kekuasaan rezim Presiden Husni Mubarak.
"Revolusi telah berhasil mencapai beberapa tujuannya dan kita akan menyelesaikan sisanya," kata Mursi dalam pidatonya, Ahad petang waktu setempat, 12 Agustus 2012. "Kami perlu memperbaiki stabilitas keamanan dan membangun negara."
"Keputusan saya tidak ditujukan kepada pribadi atau dimaksudkan menghancurkan institusi," katanya. "Saya tidak bermaksud mengirimkan pesan negatif kepada seseorang, melainkan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Ada tantangan besar yang sedang dihadapi rakyar Mesir."
Alasan Presiden Mursi membatalkan amandemen undang-undang, selain ingin mendukung tuntutan para demonstran yang menumbangkan rezim Husni Mubarak, juga membatasi wewenang Dewan Militer. Lembaga ini dalam undang-undang mendapatkan kewenangan besar mengatur negara semasa transisi dari pemerintahan Mubarak.
Sejak pemerintahan transisi, kritik terus bermunculan atas kekuasaan Dewan Militer karena para pemimpin militer memiliki hak menentukan negara dalam keadaan perang dan menunjuk Dewan Konstitusi baru guna membuat draf konstitusi.
Selanjutnya, Mursi menunjuk pensiunan komandan Angkatan Laut Letnan Jenderal Mohan Mameesh sebagai Ketua Urusan Terusan Suez. Terusan Suez merupakan jalur perairan paling strategis yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah, serta menjadi sumber pendapatan besar bagi negara.
Juru bicara presiden, Yasser Ali, mengatakan dalam jumpa pers yang diudarakan televisi pemerintah, Mursi menunjuk Letnan Jenderal Abdel-Fattah el-Sissi untuk menggantikan posisi Tantawi dan Letnan Jenderal Sidki Sayed Ahmed guna menggantikan Anan.
Tidak begitu jelas, apakah keputusan Mursi itu bakal membawa hikmah bagi kepentingan militer. Namun seorang jenderal Mesir yang ditunjuk menjadi Wakil Menteri Pertahanan, Mohamed el-Assar, mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan memecat Tantawi, "Pasti berdasarkan hasil konsultasi dengan para panglima dan beberapa anggota Dewan Militer." Setelah dipecat dari jabatannya, Presiden Mursi menunjuk Tantawi dan Anan menjadi penasihat presiden.
Menurut Imad Jad, anggota parlemen Mesir, kepada Al Arabiya, penunjukkan Tantawi dan Anan sebagai penasihat presiden merupakan bagian dari tradisi politik di Mesir. "Ketika kepala negara Mesir mengganti tokoh berpengaruh dan mereka dipindahkan dari posnya, maka mereka akan diberikan posisi terhormat."
Farrag Ismail, wartawan senior dan analis politik Mesir, mengatakan keputusan Mursi adalah demi memperbaiki kekuasaan sistem presidensial. "Hari ini, Dewan Militer telah tamat. Presiden adalah komandan tertinggi." Ketika ditanya soal kemungkinan terjadi pemberontakan militer, Ismai mengatakan, "Jika ada, bakal tak ada perlawanan terhadap Mursi."
Tantawi mengabdi di militer Mesir selama 50 tahun, memiliki peluang menjadi presiden ketika bekas Presiden Husni Mubarak terguling dari kekuasaannya. Saat dia memimpin pasukan pada 11 Februari 2011 untuk transformasi kekuasaan dari Mubarak ke Dewan Militer, dia merupakan kepala negara secara de facto hingga pemilihan umum yang membawa pemimpin Ikhwanul Muslimim, Mursi, memegang tampuk kekuasaan di Mesir.
AL ARABIYA NEWS | CHOIRUL
