Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hutan Puncak Hilang, Jakarta Tenggelam?  

image-gnews
ANTARA/Fanny Octavianus
ANTARA/Fanny Octavianus
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Forest Watch Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten Bogor tidak menghilangkan fungsi dan status kawasan hutan lindung di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sebab, jika fungsi lindung kawasan Puncak berubah menjadi hutan budi daya atau hutan produksi, maka itu berdampak kepada fungsi tangkapan air di daerah aliran Sungai Ciliwung.

"Puncak harus ditetapkan statusnya sebagai kawasan hutan lindung," kata koordinator program FWI, Markus Ratriyono, dalam diskusi rencana revisi Perda Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 di Kedai Telapak, gedung Alumni IPB, Jumat, 10 Agustus 2012.

Menurut Markus, untuk menjaga kawasan hutan lindung di Puncak, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang seharusnya merevisi Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah. Sebab, Perda Penataan Ruang Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 telah mengubah peruntukan kawasan lindung di Puncak menjadi kawasan produksi.

Jika tidak segera merevisi Perda Tata Ruang, menurut FWI, tingkat kehilangan hutan di Jawa Barat akan semakin tinggi. Dalam rentang waktu 2000-2009 saja, pengurangan tutupan hutan di daerah aliran Sungai Ciliwung mencapai 5.000 hektare dari luas total kawasan DAS Ciliwung yang mencapai 29 ribu hektare.

"Hutan di Puncak itu penyokong utama DAS Ciliwung, sehingga berfungsi strategis bagi daerah hilir, yakni Jakarta. Hutan lindung Puncak hilang, Jakarta bisa tenggelam oleh banjir kiriman," kata Markus.

FWI mendesak pemerintah pusat, Bogor, Jawa Barat, dan DKI Jakarta untuk ikut bertanggung jawab menjaga kawasan Puncak dengan melakukan perbaikan fungsi lindung dan tangkapan air. Pemerintah Kabupaten Bogor diminta mempertahankan status kawasan hutan lindung.

"Hentikan pemberian izin mendirikan bangunan dan menerbitkan sertifikat atau keterangan atas tanah," kata Markus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, pemerintah harus tegas menindak segala penyimpangan atau penggunaan kawasan hutan lindung yang sebagian arealnya sudah beralih fungsi menjadi perkebunan, permukiman, vila, dan sarana jalan yang dibiayai APBD.

Juru bicara Bupati Bogor, David Rizar Nugroho, mengatakan, rencana revisi tata ruang Kabupaten Bogor tidak bertujuan menghilangkan fungsi lindung dari kawasan hutan. Perubahan tersebut menyesuaikan Perda Tata Ruang Provinsi Jabar.

"Justru dengan perubahan nanti, kawasan hutan lindung masuk ke wilayah Taman Nasional Salak-Halimun dan Taman Nasional Gede-Pangrango. Itu berarti tidak menghilangkan fungsi lindung," kata David, Ahad, 12 Agustus 2012.

ARIHTA U SURBAKTI

Berita Populer:
Ramai-ramai Klinik Tong Fang, Begini Praktiknya
Tim Sukses Jokowi: Ceramah Rhoma Tetap Pidana
Dinas Kesehatan ''Sentil'' Iklan Klinik Tong Fang
Mengapa Nenek Moyang Kita Tidak Kegemukan?
Ahok: Lagu Bang Rhoma Membuat Saya Tak Ikut Judi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

2 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

5 jam lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

6 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

9 jam lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan seringkali tidak mendapatkan hak akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya di dalamnya.


Tingkat Deforestasi Tinggi, Kawasan Hutan IKN Baru 16 Persen dari Target 65 Persen

2 hari lalu

Massa buruh membawa poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Para buruh juga menuntut pemerintah untuk menghentikan obral tanah dan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). TEMPO/M Taufan Rengganis
Tingkat Deforestasi Tinggi, Kawasan Hutan IKN Baru 16 Persen dari Target 65 Persen

Kondisi hutan di IKN yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung masih jauh dari kondisi ideal.


Hari Hutan Internasional: Laju Deforestasi Hutan Tiap Tahun Mengkhawatirkan

6 hari lalu

Penggundulan hutan di India. [www.nature.com]
Hari Hutan Internasional: Laju Deforestasi Hutan Tiap Tahun Mengkhawatirkan

Hari Hutan Internasional diperingati setiap 21 Maret. Sejarahnya dimulai 2012 yang diprakarsai oleh PBB untuk membantu dan mendukung konservasi hutan


Agar Dilirik Wisatawan, Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Diusulkan Digarap Sistem Blok

7 hari lalu

Taman Hutan Raya Bunder di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. (Dok.istimewa)
Agar Dilirik Wisatawan, Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Diusulkan Digarap Sistem Blok

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder di Kabupaten Gunungkidul dengan sistem blok.


OIKN Klaim 65 Persen Kawasan IKN akan Menjadi Hutan Tropis

9 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
OIKN Klaim 65 Persen Kawasan IKN akan Menjadi Hutan Tropis

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan 65 persen kawasan IKN akan bisa dijadikan hutan tropis kembali.


Jangan Kabur, Ini 6 Tips Menyelamatkan Diri saat Bertemu Harimau

10 hari lalu

Seekor Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) mengamuk dan mengalami gigi taring patah karena mengigit kandang besi saat masuk perangkap di Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Minggu, 4 Februari 2024. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat mengevakuasi seekor Harimau Sumatera berjenis kelamin betina, setelah masuk ke kandang jebak yang dipasang karena sebulan terakhir mendapatkan laporan hewan dilindungi itu memakan ternak warga. ANTARA/Iggoy el Fitra
Jangan Kabur, Ini 6 Tips Menyelamatkan Diri saat Bertemu Harimau

Saat sedang pergi ke hutan atau gunung dan bertemu harimau, sebaiknya jangan panik. Berikut beberapa tips menyelamatkan diri saat bertemu harimau.


Kebakaran Hutan Kerap Terjadi di Sumatera dan Kalimantan, Ini Cara Antisipasi Karhutla

25 hari lalu

Petugas berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu 15 Januari 2022. ANTARA/HO-UPT Damkar Bintan Timur
Kebakaran Hutan Kerap Terjadi di Sumatera dan Kalimantan, Ini Cara Antisipasi Karhutla

Kebakaran hutan kerap terjadi di beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bagaimana cara mengantisipasinya?