Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2013, Anggaran Rumah Rakyat Rp 14 Triliun  

image-gnews
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz (kiri) bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) saat melihat rumah contoh bagi rakyat miskin di kantor Menpera, Jakarta, Selasa (28/2).  TEMPO/Aditia Noviansyah
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz (kiri) bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) saat melihat rumah contoh bagi rakyat miskin di kantor Menpera, Jakarta, Selasa (28/2). TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz berjanji mengupayakan anggaran untuk rumah rakyat pada 2013 mendatang bertambah dua kali lipat menjadi Rp 14 triliun. "Kami akan mengusahakan," katanya seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 14 Agustus 2012. "Tahun ini, kan, anggarannya Rp 7 triliun."

Djan berharap target penyediaan kebutuhan rumah masyarakat di semua kabupaten/kota dapat tercapai. Dia meminta Perusahaan Perumahan Nasional (Perumnas) harus menjadi pelopor pengadaan rumah rakyat karena tidak tertariknya para pengembang untuk menyediakan rumah murah terutama untuk Pegawai Negeri Sipil. "Kami mengharapkan Perumnas menjadi pelopor dalam pengadaan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah," katanya.

Menurut dia, saat ini sudah ada 60 Kabupaten dan Kota yang meneken nota kesepahaman terkait pengadaan rumah rakyat. Djan berharap biaya untuk pembangunan rumah rakyat itu masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Kita usahakan masuk APBN. Kalau 60 Kabupaten dan Kota dikalikan 3.000 rumah, sudah 180 ribu rumah kan," kata dia.

Sebelumnya Perumnas berencana membangun 200 ribu unit rumah murah untuk pegawai negeri sipil. Nilai total proyek itu mencapai Rp 7 triliun. Mayoritas atau sebanyak 60 persen anggaran tersebut, senilai Rp 4,2 triliun, berasal dari Bank Rakyat Indonesia. Sisa kebutuhan dana dipenuhi dari kas internal perseroan. Adapun harga setiap rumah mencapai Rp 35 juta.

Terkait dengan progres 200 ribu rumah tersebut, Djan menyatakan saat ini pihaknya mendapat tambahan tanah dari Badan Pertahanan Nasional untuk 20 ribu unit rumah di seluruh indonesia. Menurut dia, tambahan itu sudah masuk dalam sistem dan sudah dalam proses pembangunan. "Kemarin tersendat karena menunggu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sekarang sudah," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita Terpopuler:
Batu Apung Seluas Israel Mengambang di Pasifik

Kupu-kupu di Fukushima Tumbuh Abnormal

Pesawat Ini Tempuh Jarak London-New York 60 Menit

Seruan Akhiri Kisruh PSSI Lewat Game

Katak Masa Kini Lebih Rentan Sakit

Cara Menghindari Penipuan Online

RIM Bakal Bagi-bagi Lisensi Blackberry 10

IDC Jamin Semua Server Sudah Normal

Peneliti Kembangkan Tempe dari Kacang Koro









Tak Kapok Soal SARA, Rhoma Serukan Dukung Foke


Tak Kapok Soal SARA, Rhoma Serukan Dukung Foke


Rhoma tetap akan menyerukan jamaahnya untuk mendukung calon Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ulama juga menyerukan hal yang sama.






FOKUS!indeks


thumbnail

Polisi Sadap Pimpinan KPK? Ilegal!


Kabar penyadapan polisi ke pimpinan KPK muncul di publik setelah seorang perwira tinggi menyebutkan operasi-operasi gelap telah dilakukan terhadap petinggi KPK: penyadapan, penguntitan, hingga mengorek dosa lama.


thumbnail

Klaim Manjur Klinik Tong Fang Yang Bermasalah


Klaim Klinik Tong Fang ternyata belum diuji secara klinis. Padahal iklannya jadi perbincangan dimana-mana.


thumbnail

Jalur Mudik Sadang-Cikamurang dan Cijelag, Belum Aman


Jalur alternatif dari Sadang-Cikamurang dan Cijelag, masih banyak jalan bergelompang cukup parah serta minim lampu penerangan dan rambu lalu lintas.


thumbnail

Pembenahan Jalur Mudik Tidak Tuntas


Sejumlah jalan miskin lampu penerang.


thumbnail

KPK Usut Rekening Janggal Rp 10 M Simulator SIM


Polisi meminta bantuan PPATK dan BPK.


thumbnail

Darimana Isu SARA dan Pilkada di Pengeroyokan Jelambar


Isu SARA dan Pilkada DKI mencuat dalam insiden pengeroyokan pondok pesantren di Jelambar, Jakarta Barat. Tapi ternyata hanya isapan jempol belaka. Siapa pengembusnya?


thumbnail

Rhoma Irama, Kanan-Kiri Kena Jerat Hukum


Bukti dan saksi sudah menguatkan.


thumbnail

Fakta Penghubung Hartati dan Kasus Bupati Buol


KPK menetapkan Hartati Murdaya sebagai tersangka kasus penyuapan Bupati Buol, Amran Batalipu. Sejumlah bukti dan pengakuan saksi mengarah bahwa Hartati menyuap pejabat Pemerintah Daerah Buol.


thumbnail

Bukti Sudah Kuat, KPK Tetapkan Hartati Jadi Tersangka


Setelah menjalani dua kali pemeriksaan sebagai saksi, Siti Hartati Murdaya akhirnya KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus suap Bupati Buol.


thumbnail

Kasus Flu Burung, Polisi Ditantang Periksa Anas-Nazar


KPK menerapkan prinsip ''pokoknya''. Kami, pengacara, tidak bisa apa-apa.


thumbnail

Kasus Simulator Ujian SIM, Polisi Galang Dukungan Pakar


Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepolisian terus menggalang dukungan ahli hukum tata negara dan ahli hukum pidana internasional, agar tetap bisa mengusut kasus simulator ujian SIM.


thumbnail

Djoko Susilo Bisa Dijerat dengan Pasal Pencucian Uang


Inspektur Jenderal Djoko Susilo bisa dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus simulator ujian SIM.



1 2 3 4 5


















Terpopuler











Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen


Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD  DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri
Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.


Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Pameran Perumahan. TEMPO/Ayu Ambong
Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi


Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

30 September 2017

Perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan 1 juta rumah oleh pemerintah mencakup rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah komersial untuk kalangan menengah atas. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

Pemerintah membahas rencana pemberlakuan rating kualitas perumahan subsidi yang dibangun dalam program Satu Juta Rumah.


Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

16 September 2017

Bekas penghuni Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara kini mulai menempati rumah susun (rusun) Rawa Bebek, di Cakung, Jakarta,  6 September 2017. Warga telah empat bulan merasakan tinggal di rusun. TEMPO/Subekti.
Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

Jumlah warga umum yang mendaftar mendapatkan rumah susun sewa sejak 2013 sekitar 12 ribu kepala keluarga.


Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

4 September 2017

ANTARA/FB Anggoro
Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang belum siap menerbitkan sertifikat rumah subsidi.


Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

26 Agustus 2017

Perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan 1 juta rumah oleh pemerintah mencakup rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah komersial untuk kalangan menengah atas. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan pembiayaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja informal.


DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

25 Agustus 2017

Beberapa warga Kampung Pulo yang sudah menempati  Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Jatinegara, Jakarta, 22 Juli 2015. TEMPO/Subekti.
DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan Rusun Nagrak, Jakarta Utara untuk program DP Nol Rupiah Anies-Sandi.


PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

22 Agustus 2017

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, 4 Mei 2017. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Tempo/Tony Hartawan
PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

Banyak rumah bersubsidi tak laik huni karena tak ada air bersih dan listrik.


Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

16 Agustus 2017

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno bersama Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo ( dua kiri), meresmikan peletakan batu pertama proyek rumah susun Transit Oriented Development, di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta, 15 Agustus 2017. Pembangunan ini merupakan bagian program satu juta rumah. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

Rini meminta Perumahan Nasional menekan harga per meter untuk kalangan MBR.