Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Rakyat Papua Desak Penyelesaian Kasus HAM

image-gnews
Seorang anggota Solidaritas untuk Papua (SUP) mengenakan topi tradisional Papua saat unjuk rasa di kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta (31/10). Mereka mengecam pelanggaran HAM di Papua dan keberpihakan aparat kepada PT. Freeport serta menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dan menyetop penambahan personel militer di Papua. TEMPO/Suryo Wibowo
Seorang anggota Solidaritas untuk Papua (SUP) mengenakan topi tradisional Papua saat unjuk rasa di kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta (31/10). Mereka mengecam pelanggaran HAM di Papua dan keberpihakan aparat kepada PT. Freeport serta menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dan menyetop penambahan personel militer di Papua. TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Jayapura - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda, mendesak penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di daerahnya. Ratusan kasus sejak tahun 1960-an tak terungkap.

“Kami sudah bicara ini, pelaku yang seharusnya bertanggung jawab tidak pernah diadili," kata Yunus Wonda di Jayapura, Sabtu, 18 Agustus 2012. "Ini tidak memberi rasa keadilan bagi korban.”

Ia mengatakan, pada peringatan kemerdekaan ke-67 Indonesia seharusnya sudah tidak punya masalah HAM di Papua. “Pelanggaran HAM penting ditindaklanjuti, di sini akan memberi kepercayan rakyat pada pemerintah, kalau didiamkan, kepercayaan itu bisa hilang,” kata dia.

Pembunuhan Mako Tabuni, Ketua I Komite Nasional Papua Barat, dianggap sebagai kasus pelanggaran HAM terakhir di Papua. Ia ditembak polisi di Abepura, Kamis, 14 Juni 2012. Mako dituduh terlibat sejumlah penembakan di Jayapura sejak 29 Mei 2012.

"Terjadi di depan mata, terlepas dari ia adalah pejuang, tapi kasus ini tidak boleh hilang. Ini pelanggaran HAM dan pelakunya harus diadili.”

Wonda menambahkan, DPR Papua membedah kasus pelanggaran HAM dan telah memberi rekomendasi pada aparat penegak hukum serta pemerintah untuk dituntaskan. “Tapi kami tidak pernah dapat hasilnya. Saya tidak tahu karena apa. Bukan hanya di Papua, di daerah lain di Indonesia, kasus pelanggaran HAM selalu ditutupi,” katanya.

Pada 14 Agustus 2012, Lembaga Studi Hak Asasi Manusia (Elsham) di Jayapura mempublikasikan laporan terbaru atas 749 dugaan pelanggaran HAM di Papua. Laporan dibuat setelah penelitian tiga bulan di empat wilayah yakni Sorong, Manokwari, Biak, dan Paniai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Elsham bersama International Center for Transitional Justice (ICTJ) mewawancarai lebih dari 100 orang. Lembaga ini memperoleh bukti atas sekitar 300 warga yang mengalami kekerasan fisik pada masa lalu.

Kekerasan terindentifikasi di antaranya pembunuhan warga sipil, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, penyiksaan, pemerkosaan, serta bentuk kekerasan seksual lain.

Kesaksian tadi merinci 749 pelanggaran terhadap 312 laki-laki dan 56 perempuan. Sebanyak 101 orang diantaranya merupakan korban dalam kelompok atau dialami oleh lebih dari satu orang. “Kami tidak bisa tutupi, kalau ini tidak selesai, kepercayaan kepada pemerintah tidak akan sepenuhnya,” ujar Wonda.

Kepolisian dan TNI masih belum dikonfirmasi mengenai dugaan pelanggaran HAM ini.

JERRY OMONA

Berita Menarik Lain
Pegawai Taman Safari Tewas Diterkam Harimau

TKI di Belanda: Kami Belum Merdeka

Perusahaan yang Paling Ditakuti Google

Van Persie Resmi Berseragam Manchester United

"Tidur" dengan Lima Muridnya, Wanita Ini Dipenjara

Bertambah, Jumlah Pemudik Dengan Pesawat

Polisi Ringkus Pengedar Narkoba Popok

Hari ini dan Besok, Puncak Mudik Di Bandara Soetta

Malam Dirusak, Halte Busway Beroperasi Normal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

3 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara dalam Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin 26 Februari 2024. ANTARA/HO-akun X @Menlu_RI
Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

Isu tersebut dinggap penting diangkat di sidang Dewan HAM PBB untuk mengatasi segala bentuk intoleransi dan prasangka beragama di dunia.


Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.


Alasan Prabowo Diberhentikan dari Militer, Kini Jokowi Justru Berikan Gelar Jenderal TNI Kehormatan

19 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto saat menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Alasan Prabowo Diberhentikan dari Militer, Kini Jokowi Justru Berikan Gelar Jenderal TNI Kehormatan

Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Dulu pernah diberhentikan dari ABRI (TNI)


Kata YLBHI Soal Prabowo Subianto Terima Gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi

19 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) menggunakan mobil mengecek alutsista di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024.  ANTARA/Bayu Pratama S
Kata YLBHI Soal Prabowo Subianto Terima Gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi

Isnur mengatakan, kenaikan pangkat bintang empat Prabowo bukan hanya keliru, melainkan juga melukai perasaan korban dan mengkhianati Reformasi 1998.


Jokowi Beri Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo, Apa Kata Keluarga Korban Penculikan?

19 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Jokowi Beri Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo, Apa Kata Keluarga Korban Penculikan?

Keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa kecewa Presiden Jokowi memberikan gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo.


Pro-Kontra Kenaikan Pangkat Istimewa Prabowo Subianto

20 hari lalu

Pakar mempertanyakan tolak ukur Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo.
Pro-Kontra Kenaikan Pangkat Istimewa Prabowo Subianto

Kenaikan pangkat istimewa Prabowo Subianto menuai pro-kontra. Apa saja pro dan kontranya?


Prabowo akan Naik Pangkat jadi Jenderal TNI, Ayah Korban Penghilangan Paksa: Kecewa Banget

20 hari lalu

Paian Siahaan orang tua Ucok Munandar saat memberikan keterangan pers dalam
Prabowo akan Naik Pangkat jadi Jenderal TNI, Ayah Korban Penghilangan Paksa: Kecewa Banget

Presiden Jokowi bakal memberikan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu, 28 Februari 2024.


Kemiripan Jurus Memenangi Pilpres Ala Prabowo Subianto dan Bongbong Marcos

22 hari lalu

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. dan Calon Presiden Prabowo Subianto. REUTERS/Lisa Marie David dan REUTERS/Willy Kurniawan
Kemiripan Jurus Memenangi Pilpres Ala Prabowo Subianto dan Bongbong Marcos

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos ucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang unggul Pilpres 2024 berdasarkan quick count.


Kekhawatiran YLBHI dan Walhi Jika Prabowo Jadi Presiden

32 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyalami warga dari atas mobil usai melakukan ziarah makam ayahnya Soemitro Djojohadikusumo di TPU Karet Bivak, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Satu hari setelah pencoblosan, Prabowo Subianto melakukan ziarah makam orang tuanya  Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Maria Sigar. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kekhawatiran YLBHI dan Walhi Jika Prabowo Jadi Presiden

YLBHI dan Walhi mengkhawatirkan apabila Prabowo Subianto menjadi Presiden RI. Lantas, apa yang menjadi kekhawatiran mereka?


YLBHI Khawatirkan Penuntasan Kasus HAM Mandek Jika Prabowo Jadi Presiden

32 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyapawarga sebelum melakukan ziarah makam ayahnya Soemitro Djojohadikusumo di TPU Karet Bivak, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Satu hari setelah pencoblosan, Prabowo Subianto melakukan ziarah makam orang tuanya  Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Maria Sigar. TEMPO/M Taufan Rengganis
YLBHI Khawatirkan Penuntasan Kasus HAM Mandek Jika Prabowo Jadi Presiden

Isnur juga menyoroti cara pandang Prabowo terhadap konflik di Papua. Prabowo disebut kerap memberikan rencana solusi dengan pendekatan militeristik.