TEMPO.CO, Jakarta - Tahun ini, dua kementerian merekrut dua mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai inspektur jenderal. Didahului Kementerian Pendidikan yang melantik Haryono Umar Maret lalu, pada 3 Agustus 2012, Kementerian Agama melantik M. Jasin sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
Menanggapi hal ini, peneliti Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, mengatakan, membasmi korupsi di sebuah institusi membutuhkan pemimpin yang tak hanya jujur, namun juga berani. “Kalau hanya jujur untuk diri sendiri, tapi tidak berani melakukan sesuatu, ya sama saja,” kata Ade saat dihubungi Tempo, 20 Agustus 2012.
Apalagi, kata Ade, budaya birokrasi di institusi kementerian sudah sedemikian mendarah daging. “Mereka memiliki cara kerja dan teknik-teknik tersendiri,” ujarnya.
Ade menilai M. Jasin dan Haryono tidak cukup berani dalam bertindak. Buktinya, kata Ade, Jasin yang saat itu masih menjabat sebagai pemimpin KPK tidak cukup berani mendorong Kementerian Agama untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari KPK terkait pelaksanaan ibadah haji.
Apalagi, kata Ade, sekarang posisi kedua mantan pemimpin KPK itu berada di bawah menteri. Ia meragukan apakah Jasin dan Haryono berani mengubah budaya “asal bapak senang” dalam inspektorat jenderal kementerian. “Dulu, di lembaga yang memiliki kuasa besar saja keberanian mereka masih dipertanyakan, apalagi sekarang di bawah kementerian,” ujarnya.
Namun, Ade masih berharap kedua mantan pemimpin KPK itu bisa melakukan perubahan. “Saya menghargai rekam jejak mereka yang bersih,” katanya.
GADI MAKITAN
Berita Terpopuler:
Guru SD Unggah Foto Telanjang di Facebook
Ketua Komisi Yudisial: Kartini dan Heru Bandit
Spanduk di Kuburan, Panwaslu Akan Surati KPU
Soal Simulatur SIM, Polri Bantah Pecah
KPK Tahan Djoko Susilo Setelah Lebaran
10 Polisi Serang Markas TNI di Kaimana
Salat Ied di Shizuoka Diadakan Dua Kali
Perkumpulan Muslim Shizuoka Akan Bangun Masjid
Kisah Supir dan Satpam Yang Tak Bisa Lebaran
Dicampakkan Inter, Pazzini Tunggu Pilihan Terbaik