indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Komisi Yudisial Minta Pengadilan Tipikor Dikurangi

Komisi Yudisial Minta Pengadilan Tipikor Dikurangi

Ki-Ka. Kepala Biro Seleksi Hakim Agung Komisi Yudisial, Heru Purnomo, Komisioner Komisi Yudisial Ketua Bidang Seleksi Hakim Agung, Taufiqurrohman Syahuri, Juru Bicara Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fajar saat memberikan keterangan pers seleksi Hakim Agung di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (24/2). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial mendesak Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan jumlah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di seluruh Indonesia. Saat ini, sesuai aturan, pengadilan khusus ini memang harus didirikan di semua ibu kota provinsi.

“Mengingat sulitnya mencari hakim adhoc antikorupsi yang berkualitas dan berintegritas, ada baiknya MA mengupayakan aturan itu direvisi,” kata juru bicara Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fajar, pada Senin, 20 Agustus 2012.

Rekomendasi Komisi Yudisial ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dua hakim adhoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Pontianak, pada Jumat, 17 Agustus 2012. Hakim Kartini Marpaung dan Heru Kusbandono dicokok saat menerima suap Rp 150 juta, yang terkait dengan perkara korupsi Ketua DPRD Grobogan M. Yaeni.

“Perlu ada kajian ulang soal jumlah pengadilan tindak pidana korupsi di semua provinsi di Indonesia,” kata Asep. Selain itu, Komisi Yudisial juga mendesak Mahkamah Agung menyempurnakan metode seleksi hakim adhoc. Komisi menekankan pentingnya ada penelusuran rekam jejak para calon hakim.

Usulan ini juga terkait insiden penangkapan hakim adhoc di Semarang. Pasalnya, belakangan baru ketahuan bahwa–sebelum mendaftar jadi hakim adhoc tindak pidana korupsi–salah seorang tersangka pernah menjadi advokat dalam sejumlah kasus korupsi. Karena itu, Komisi meminta agar proses seleksi calon hakim diperbaiki dan aspek pengawasan diperketat.

AYU PRIMA SANDI

Berita Terpopuler:
Guru SD Unggah Foto Telanjang di Facebook

Ketua Komisi Yudisial: Kartini dan Heru Bandit

Spanduk di Kuburan, Panwaslu Akan Surati KPU

Soal Simulatur SIM, Polri Bantah Pecah

KPK Tahan Djoko Susilo Setelah Lebaran

10 Polisi Serang Markas TNI di Kaimana

Salat Ied di Shizuoka Diadakan Dua Kali

Perkumpulan Muslim Shizuoka Akan Bangun Masjid

Kisah Supir dan Satpam Yang Tak Bisa Lebaran

Dicampakkan Inter, Pazzini Tunggu Pilihan Terbaik

Komentar (2)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
Bikin aja 3 pengadilan Tipikor dan semuanya harus di jakarta nggak usah di daerah. Kemarin kan ada upaya dri DPR khususnya Komisi III utk mengintervesi pemindahan sidang kasus korupsi dri Jakarta kembali ke Semarang. Nah kita pasti tahu kenapa begitu. Jawabannya sekarang dgn tertangkapnya hakim adhoc Semarang. oknum Anggota Komisi III pikir kalau di Semarang mudah mengintervesi. Sayan heran kenapa anggota DPR kebanyakan maling.
0
0
Biangnya korupsi ya di DPR. Mereka yg bikin aturan pengadilan tipikor di seluruh ibukota provinsi gak cuma di jkt. Mereka juga yg menentang pemindahan kasus dari semarang ke pengadilan tipikor jakarta. Sambil nunggu perubahan UU bekukan dulu pengadilan tipikor di daerah.
Wajib Baca!
X