Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ICW: Hakim Karier Tipikor Belum Tentu Bersih

image-gnews
Sejumlah Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor dan Pengadilan Agama diambil sumpahnya saat pelantikan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, (13/7). MA melantik 10 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor dan 8 Ketua Pengadilan Agama. ANTARA/Zabur Karuru
Sejumlah Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor dan Pengadilan Agama diambil sumpahnya saat pelantikan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, (13/7). MA melantik 10 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor dan 8 Ketua Pengadilan Agama. ANTARA/Zabur Karuru
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Indonesia Corruption Watch bagian peneliti hukum dan peradilan Donal Fariz mengatakan pemberitaan penangkapan Kartini Marpaung dan Heru Kusbandono hanya menyudutkan hakim adhoc tindak pidana korupsi. “Seolah-olah hakim karier bersih, padahal tidak juga,” kata Donal kepada Tempo, Rabu, 22 Agustus 2012.

Donal menuturkan yang harus diperbaiki bukan hanya mental hakim adhoc tetapi juga karier. Menurutnya, hakim karier diterima berdasarkan sertifikasi. Ia mengatakan sertifikasi itu juga tidak transparan ketika memperoleh. Jadi hakim karier juga perlu diawasi.

Donal menuturkan, MA seharusnya mengevaluasi rekam jejak kedua jenis hakim ini. Jika pernah melakukan tindak perbuatan korupsi atau sering menghasilkan keputusan yang ringan, MA harus menindak tegas baik yang adhoc maupun karier tipikor. “MA harus mencopot atau mencabut sertifikasinya,” ujar Donal.

Dengan evaluasi kedua jenis hakim, Donal berharap tidak ada lagi hakim-hakim tipikor bermasalah seperti di Semarang atau Bandung. Sebelumnya, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Kartini Marpaung dan Heru Kusbandono. Penangkapan terhadap hakim dari jalur adhoc itu dilakukan di halaman Pengadilan Negeri Semarang. Kartini keluar dari Kantor PN dan menghampiri sebuah mobil berwarna silver. Dia sempat masuk tapi hanya sebentar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keluar dari mobil, Kartini membawa sebuah tas dan saat itulah Kartini disergap oleh tim penyidik KPK. Kartini diduga menerima suap karena yang bersangkutan sedang menangani kasus dugaan korupsi perawatan mobil dinas dengan terdakwa Ketua DPRD Grobogan non aktif M Yaeni. Perkara dengan terdakwa Ketua DPRD Grobogan ini akan diputus pada sidang 27 Agustus mendatang.

SUNDARI


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ada 56 Bekas Narapidana Korupsi Jadi Caleg, Ini Regulasi yang Membolehkan Mereka Nyaleg

14 November 2023

Warga melihat daftar nama calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019. TEMPO/Subekti.
Ada 56 Bekas Narapidana Korupsi Jadi Caleg, Ini Regulasi yang Membolehkan Mereka Nyaleg

ICW menemukan sedikitnya 56 bekas narapidana korupsi jadi caleg. Lantas, seperti apa aturan yang membolehkan eks napi korupsi menjadi caleg?


Profil Mentan Syahrul Yasin Limpo, Kader Nasdem yang Diusulkan jadi Tersangka dari Hasil Gelar Perkara KPK

14 Juni 2023

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
Profil Mentan Syahrul Yasin Limpo, Kader Nasdem yang Diusulkan jadi Tersangka dari Hasil Gelar Perkara KPK

Berikut rangkuman informasi mengenai profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian yang diusulkan sebagai tersangka korupsi.


Dissenting Opinion di Vonis RJ Lino, Hakim Rosmina: Tak Ditemukan Niat Jahat

14 Desember 2021

Gestur terdakwa mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino atau RJ Lino setelah mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021. RJ Lino divonis empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dalam kasus korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II pada tahun 2010. TEMPO/Imam Sukamto
Dissenting Opinion di Vonis RJ Lino, Hakim Rosmina: Tak Ditemukan Niat Jahat

Hakim Rosmina berujar juga tidak menemukan fakta hukum bahwa RJ Lino memperoleh keuntungan pribadi dari pembelian


LeIP Beberkan Penyebab Turunnya Kualitas Pengadilan Tipikor

22 Oktober 2021

Palu Hakim. [www.ghanaweb.com]
LeIP Beberkan Penyebab Turunnya Kualitas Pengadilan Tipikor

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) menemukan sejumlah penyebab turunnya kepuasan publik terhadap pengadilan Tipikor


Edhy Prabowo Sedih Dihukum 5 Tahun, Padahal Pernah Mengaku Siap Dihukum Mati

16 Juli 2021

Terdakwa mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo, mengikuti sidang vonis kasus suap ekspor benih lobster secara virtual, dari gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 Juli 2021. Edhy juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp.10,7 miliar serta pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. TEMPO/Imam Sukamto
Edhy Prabowo Sedih Dihukum 5 Tahun, Padahal Pernah Mengaku Siap Dihukum Mati

Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo mengaku sedih divonis 5 tahun penjara. Padahal, ia pernah mengaku siap dihukum mati.


Hakim Tolak Eksepsi Nyoman Dhamantra, Terdakwa Suap Impor Bawang

3 Februari 2020

Terdakwa kasus dugaan suap impor bawang putih I NYoman Dhamantra menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa 31 Desember 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Hakim Tolak Eksepsi Nyoman Dhamantra, Terdakwa Suap Impor Bawang

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak Eksepsi terdakwa kasus suap impor bawang putih Nyoman Dhamantra.


Pakai Peraturan MA, KPK Jerat Korporasi dalam Kasus Korupsi

2 Februari 2017

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sedang menjelaskan tentang kronologi Operasi Tangkap Tangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi yang diduga menerima suap dari Saipul Jamil
Pakai Peraturan MA, KPK Jerat Korporasi dalam Kasus Korupsi

Pada tahap awal, KPK akan menjerat PT Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.


Seleksi Hakim Tipikor, Koalisi Desak Panitia Dievaluasi  

6 Oktober 2016

Suasana seleksi wawancara calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor Mahkamah Agung di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, 20 Juni 2016.  TEMPO/Subekti.
Seleksi Hakim Tipikor, Koalisi Desak Panitia Dievaluasi  

Koalisi Pemantau Peradilan mendesak panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi mengevaluasi proses seleksi.


Ketua KPK Sebut Besan Nurhadi Terhubung Kasus Suap Panitera

6 Agustus 2016

Nurhadi Memenuhi Panggilan Penyidik KPK untuk Diperiksa, 24 Mei 2016. TEMPO/Maya Ayu
Ketua KPK Sebut Besan Nurhadi Terhubung Kasus Suap Panitera

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan pihaknya terus mendalami keterlibatan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.


Kejati NTT Tangkap Buronan Korupsi di Bogor

18 Januari 2016

Ilustrasi korupsi. vietmeme.net
Kejati NTT Tangkap Buronan Korupsi di Bogor

Ini terkait kasus korupsi pembangunan dermaga dengan kerugian negara Rp 11 miliar.