TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan Perbankan dan Perencanaan Pembangunan DPR Achsanul Qosasih menyarankan divestasi Bank Mutiara sebaiknya tidak diselesaikan pada tahun 2014.
"Idealnya, divestasi selesai tahun 2013," kata anggota fraksi Partai Demokrat ini saat dihubungi Tempo, Kamis, 23 Agustus 2012.
Menurut dia, jika upaya divestasi diulur sampai tahun 2014, Achsanul khawatir akan dipolitisasi. Sebab, pada saat itu berlangsung pemilihan umum.
Tahun 2013, lanjut dia, merupakan momen yang pas untuk divestasi, karena selain jauh dari potensi dipolitisasi, pada tahun tersebut diharapkan kinerja Bank Mutiara sudah lebih optimal sehingga harga Rp 6,7 triliun menjadi masuk akal bagi investor.
"Memang sebaiknya tidak terburu-buru agar penjualannya optimal dan sesuai dengan harga yang diinginkan," ujarnya.
Achsanul menambahkan, ia tidak mempermasalahkan apabila Mutiara terjual dengan harga penawaran tertinggi alias tidak sesuai target. Namun, Lembaga Penjamin Simpanan harus memberikan alasan yang jelas.
"Kalaupun dilepas Rp 5 triliun, tidak mengapa, asalkan jelas alasannya," kata dia. Menurut dia, penjualan Bank Mutiara di bawah harga target tidak akan merugikan nasabah. Pasalnya, selisih nilai target dengan angka penjualan bisa dianggap sebagai biaya penanganan krisis.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI dari Partai Golkar, Harry Azhar Azis, mengatakan tak mudah bagi LPS untuk melepas Bank Mutiara dengan harga di bawah penawaran demi deadline. LPS, kata Harry, harus bisa menjelaskan kenapa melepas Mutiara di bawah harga penawaran, misalkan itu terjadi.
"Apakah karena kegagalan manajemen atau bailout dulu terlalu tinggi? Harus dijelaskan dan diaudit," ujar Harry
Sementara Kepala Eksekutif LPS Mirza Adityaswara mengatakan harga jual Bank Mutiara baru bisa dianggap wajar tahun 2014 atau tahun keenam sejak penyelamatan. Sebab, harga penyelamatan sebesar Rp 6,7 triliun saat ini masih dianggap mahal oleh investor.
ISTMAN MP
Berita ekonomi lainnya:
Sri Mulyani Wanita Paling Berpengaruh Dunia ke-72
Angkasa Pura Tak Tahu Soal Penyatuan ''Airport Tax''
Menteri Dahlan Beri Nilai 7,5 untuk ASDP
Pesawat Bermasalah, Delay Penerbangan Marak
Air Asia Tetap Layani Rute Solo-Kuala Lumpur
Pemerintah Tak Akan Perlonggar Tax Holiday
Menteri Agus Minta Bendahara Menjaga Integritas
Pemerintah Lebih Prioritaskan Pelebaran Jalan Nasional
IHSG Terbawa Harapan Stimulus AS dan Cina
Pemerintah Perlu Tekan Belanja Pegawai
