Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dua Kementerian Intensif Bahas Lahan Pertanian  

image-gnews
Suswono. ANTARA/Andika Wahyu
Suswono. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan belakangan ini sering bertemu membahas lahan hutan yang potensial untuk pertanian. “Sudah ada kepastian lahan di Kalimantan untuk food estate. Dan Kementerian Kehutanan sudah siap melepas lahan tersebut,” ujar Menteri Pertanian Suswono, Selasa, 28 Agustus 2012.

Lahan hutan yang potensial untuk pembangunan pertanian sementara akan dialokasikan untuk tiga komoditas utama yakni padi, kedelai, dan jagung. Sedangkan untuk tanaman tebu, jenis tanah lahan di Kalimantan yang siap dilepas ternyata belum cocok.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan masih menunggu kajian mendalam dari Kementerian Pertanian untuk pemanfaatan lahan di kawasan hutan. “Sebetulnya lahan sudah ada, tinggal Kementerian Pertanian mau bagaimana untuk menggarapnya," katanya.

Saat ini Kementerian Kehutanan menyediakan 800 ribu hektare lahan yang tersebar di Merauke, Maluku, Kalimantan tengah, dan Kalimantan Barat. Jumlah itu belum termasuk kewajiban pemilik hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri yang memberikan 5 persen dari luas arealnya untuk pertanian tanaman pangan.

Lebih jauh, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Gatot Irianto menyatakan alokasi Hutan Produksi Konvensi (HPK) seluas 307 ribu hektare untuk pertanian itu berada di Pulau Kalimantan. Lahan tersebut berada di Kalimantan yakni di Provinsi Kalimantan Tengah 178.500 hektare, Kalimantan Timur 9.900 hektare, dan Kalimantan Barat 119.300 hektare.

"Karena statusnya HPK, lahan ini tidak perlu pelepasan dari Menteri Kehutanan jadi tinggal digunakan saja, karena antar pemerintah," kata Gatot.

Dasar keberadaan potensi HPK tersebut sesuai dengan surat Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan pada 8 Februari 2012 nomor S.163/VII-REN/2012 tentang penyiapan lahan menuju surplus beras 2014. Dalam surat itu dijelaskan kriteria lahan berupa HPK, tidak bergambut, relatif dekat sumber air, tidak berhutan atau semak belukar, dan relatif datar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepastian penggunaan lahan untuk kepentingan pangan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan. Salah satunya untuk kepentingan pertanian untuk pinjam pakai. Pengelolaan lahan tersebut diharapkan akan dilakukan oleh BUMN, namun saat ini belum ditentukan BUMN yang akan mengelola.

Setelah memiliki dasar hukum itulah selanjutnya pemerintah akan membentuk tim yang terdiri dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Institut Pertanian Bogor untuk melakukan survei lapangan dan identifikasi lahan di tiga provinsi tersebut.

Minggu depan, tim yang sudah terbentuk akan menggelar rapat di Bogor untuk membahas masalah realisasi lahan tersebut. Rapat sudah mulai dilakukan secara intensif guna mengejar percepatan realisasinya sesuai arahan Presiden. Dengan begitu, pada awal Oktober diharapkan hasil kajian sudah bisa diserahkan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Presiden.

ROSALINA

Berita terpopuler lainnya:
Mantan Gubernur Ini Akhirnya Nikahi Selingkuhannya
Tomy Winata: Konflik Paulus Bukan dengan Andi

Bercinta dengan Pasien, Perawat Ini Diskors

Tommy Winata: Saya Menengahi, Paulus Ajak Damai

Tewas Saat Berfoto dengan Gaun Pengantin

Survei: Wanita Malaysia Paling Tak Setia

Suami Diam-diam Jadi Donor Sperma, Istri Menggugat

Jokowi ''Punya'' Esemka,Gubernur Jabar Tak Mau Kalah

Awal September, Jakarta Punya Wi-Fi Gratis

OJK Buka Lowongan 2500 Pegawai

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

1 hari lalu

Adc. Mentan, Panji Hartanto, memberikan keterangan dalam sidang lanjutan untuk tiga terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan RI, Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 17 April 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi Adc. Mentan, Panji Hartanto, yang telah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk ketiga terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

9 hari lalu

Warga melihat kondisi bangunan yang terseret banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Sabtu, 6 April 2024. Data Nagari Bukik Batabuah menyebutkan  banjir lahar dingin  yang terjadi pada Jumat (5/4) itu menerjang 17 unit mobil dan sejumlah motor dan 40 rumah, tiga di antaranya rusak berat, serta areal pesawahan dan memutus sementara jalan alternatif mudik Pekanbaru - Padang.   ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah merusak hingga ribuan hektare lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.


Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

18 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.


Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

21 hari lalu

Pemandangan sawah teras siring di Jatipurno Wonogiri. Maps.Google/Novi Ardianto
Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

Google berupaya untuk mengimplementasikan teknologi Google AI AnthroKrishi ini untuk skala global, termasuk Indonesia.


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

21 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

22 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

22 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

23 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

24 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

26 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.