Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jawa Barat Nanti Punya Tiga Daerah Metropolitan

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Sejumlah kendaraan dari arah tol Pasteur memasuki kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/3). ANTARA/Agus Bebeng
Sejumlah kendaraan dari arah tol Pasteur memasuki kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/3). ANTARA/Agus Bebeng
Iklan

TEMPO.CO , Bandung - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat, Deny Juanda Puradimaja mengatakan pemerintah provinsi tengah mempersiapkan naskah akademik untuk menjadi landasan hukum pengembangan tiga metropolitan.

Pertama adalah kawasan metropolitan Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta, lalu metropolitan Bandung Raya, serta metropolitan Cirebon Raya.

"Jawa Barat akan mengembangkan provinsinya dengan pendekatan hibrida, yaitu mengkombinasikan antara pembangunan berbasis kabupaten/kota dan pembangunan berbasis lintas kabupaten/kota yang disebut metropolitan," Deny di Bandung, Selasa, 28 Agustus 2012.

Khusus pengembangan metropolitan Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta atau Bodebek Karpur, sengaja untuk memastikan bahwa wilayah itu merupakan metropolitan tersendiri, terpisah dari metropolitan Jakarta.

"Selama ini konsep Jakarta selalu menjadi pusat metropolitan, dan daerah Bogor, Depok, dan Bekasi menjadi interland-nya," kata Deny.

Dia menjelaskan, dengan konsep yang digunakan selama ini, terjadi 'pembiaran' terhadap perkembangan daerah seputaran Jakarta. Studi yang dilakukan timnya di Bappeda Jawa Barat menunjukkan, perkembangan kawasan penyokong Jakarta sudah merambah hingga Karawang dan Purwakarta. "Indikatornya, fenomena perkotaan sudah tesebar hingga Karawang dan Purwakarta," ujarnya.

Deny menambahkan, dengan minimnya strategi pengaturan pengembangan kawasan di seputaran Jakarta, wilayah itu menjadi tidak pernah maju.

"Kami di Jawa Barat tidak maju-maju dengan konsep itu. Maka kami ingin Jakarta itu menjadi betul-betul pusat pemerintahan, metropolitan berkelas dunia, dan peran metropolitan yang ada sekarang dilimpahkan ke metropolitan di Jawa Barat," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lewat rencana itu, pemerintah Jawa Barat menyodorkan strategi pengembangan Twin Metropolitan atau Metropolitan Kembar untuk kawasan yang berada di seputaran Jakarta. Metropolitan kembar itu artinya metropolitan Jakarta dan metropolitan Bodebek Karpur.

Metropolitan Jakarta kemudian diposisikan sebagai pusat pelayanan jasa yang sifatnya strategis nasional dan internasional.

Deny beralasan, dari segi luas wilayah, metropolitan Jakarta hanya 65 ribu hektare, semetnara wilayah Bodebek Karpur itu menembus 260 ribu hektare atau hampir 4,5 kali lipatnya.

AHMAD FIKRI

Berita terpopuler lainnya:
''R'', Si Provokator Penyerangan Syiah di Sampang 

Pengelola Belum Tutup Wisata Tangkuban Parahu 

Curhat Polisi Soal Tragedi Syiah di Sampang 

Menteri Agama: Konflik Sampang Masalah Keluarga 
Dana Rp 157 Juta untuk ''Tekan'' Pendatang Tangerang 

Jokowi ''Punya'' Esemka,Gubernur Jabar Tak Mau Kalah  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Eksekusi pengosongan lahan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tangerang di Ciputat berlangsung ricuh, Selasa 7 November 2023. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.


Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau langsung paviliun Indonesia di COP27 yang berlangsung di Sharm El-Sheikh International Congress Center, Mesir, Selasa 8 November 2022. Foto: Istimewa
Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Komisi II DPR RI telah resmi membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.


Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022. Iwan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023, Ade Yasin, dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. TEMPO/Imam Sukamto
Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.


Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.


KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

Menkominfo Johnny G. Plate (kanan), saat menerima audiensi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri) di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Juli 2022. (Kominfo/AYH)
KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.


DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT


JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menyampaikan sambutan dalam penyerahan bantuan peralatan penanganan Covid-19 dari Pemerintah Kerajaan Belanda di Gedung PMI Pusat, Jakarta, Selasa, 16 November 2021. ANTARA/Galih Pradipta
JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.


Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar.
Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.