Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Serentak Akan Dimulai 2021  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Warga keturunan Thionghoa memasukan surat suara Pilkada DKI Jakarta usai pencoblosan di TPS 02, Glodok, Jakarta, Rabu (11/7). TEMPO/Subekti
Warga keturunan Thionghoa memasukan surat suara Pilkada DKI Jakarta usai pencoblosan di TPS 02, Glodok, Jakarta, Rabu (11/7). TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti pada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaedi, mengatakan, pada 2021, pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah sudah bisa serentak. Simulasi ini bisa terwujud jika Dewan Perwakilan Rakyat jadi meloloskan aturan pilkada serentak dalam Rancangan Undang-Undang Pilkada yang tengah dibahas Komisi Pemerintahan.

"Sebelum berlaku total pada 2021, pilkada serentak pendahuluan sudah harus dilakukan pada 2016," kata Veri dalam diskusi "Pemilihan Kepala Daerah Serentak" di restoran Tjikini, kawasan Cikini, Jakarta, Ahad, 2 September 2012.

Menurut Veri, pilkada serentak idealnya dilaksanakan di sela-sela pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Tujuannya agar masyarakat tidak jemu dengan pelaksanaan pemilu. Pilkada dua tahun setelah pemilu juga memberikan ruang yang cukup bagi penyelenggara pemilu untuk menyiapkan berkas. Pilkada serentak pendahuluan, kata Veri, bisa dilaksanakan pada Juni 2016. "Batas akhir keserentakan utuh pada 2021."

Jika Rancangan Undang-Undang Pilkada bisa disahkan, mulai pilkada 2013, diberlakukan ketentuan baru. Undang-Undang Pilkada nantinya harus memberi penegasan melalui ketentuan peralihan ihwal pelaksanaan pilkada serentak sebelum 2021.

Veri memberikan simulasi yang sudah disusun Perludem soal pelaksanaan pilkada serentak. Untuk pilkada yang akan dilaksanakan pada 2013, UU Pilkada harus menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan untuk masa jabatan hingga tahun 2016. Artinya, kepala daerah hanya menjabat selama tiga tahun.

“Aturan ini dimungkinkan karena tidak ada aturan undang-undang yang mengatur lamanya masa jabatan kepala daerah," ujar Veri. Aturan tentang kepala daerah menjabat selama lima tahun seperti yang biasa diterapkan, kata Veri, hanya ketentuan tambahan yang tidak diatur undang-undang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk pilkada yang berlangsung pada 2015, dibuat aturan agar masa jabatan kepala daerah diperpanjang sampai 2016. Pada 2016 inilah dilakukan pilkada serentak untuk provinsi dan kabupaten yang masa jabatannya sudah habis pada 2015 dan 2016. Menurut catatan Perludem yang diambil dari Yayasan Kemitraan, terdapat 14 provinsi dan 39 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak pada 2016.

Untuk masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2017 dan 2018, kembali diberlakukan ketentuan masa jabatan kepala daerah hanya berlaku sampai 2021. Sedangkan untuk masa jabatan yang habis pada 2019 dan 2020, akan diberlakukan perpanjangan masa jabatan sampai 2021.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan mengatakan pelaksanaan pilkada serentak jauh lebih menghemat biaya. Berdasarkan data yang dimiliki Fitra, untuk setiap pilkada kabupaten atau kota dibutuhkan anggaran sekitar Rp 25 miliar. Sedangkan untuk pilkada provinsi dibutuhkan biaya hingga Rp 100 miliar. Dengan begitu, total seluruh biaya pilkada dibutuhkan Rp 17 triliun.

Jika pilkada dilaksanakan serentak, biaya yang dibutuhkan hanya berkisar Rp 10 triliun. "Penghematan yang dilakukan bisa digunakan untuk penguatan kapasitas penyelenggara pemilu."

IRA GUSLINA SUFA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri diskusi bertajuk Panglima di Era Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 9 Desember 2017. Dewi Nurita/Tempo
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.


Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur Sumatera Utara yang juga Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi (tengah) menerima ucapan selamat dari kader PKS seusai menerima dokumen sebelum pembacaan ikrar pemenangan dan pakta integritas calon kepala daerah dari PKS di Jakarta, 4 Januari 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.


Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) dan Musa Rajeckshah (kanan) saat menghadiri acara Konsolidasi pasangan Calon Kepala Daerah PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 4 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.


Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan surat keputusan dukungan kepada pasangan bakal calon Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dedie A. Rachim di DPP Partai Golkar, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.


Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Ketua KPU kota Mataram, M. Ainul Asikin (tengah), memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pilkada Kota Mataram di kantor KPU Kota Mataram, NTB, 24 Agustus 2015. ANTARA/Ahmad Subaidi
Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.


Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Ilustrasi uang palsu. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.


Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Moreno Soeprapto dan istrinya Noorani Sukardi. Tabloidbintang
Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.


Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Warga melintas di antara karangan bunga untuk Ahok-Djarot di Balai Kota, Jakarta, 26 April 2017. Karangan bunga ini dikirimkan setelah pasangan inkumben Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat. TEMPO/Amston Probel
Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.


Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Makin Mahal
Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.


Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi saat melihat laga uji coba antara Persebaya dan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 19 Maret 2017. TEMPO/Nurhadi
Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.