Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kondisi Pertanian di Bali Kritis  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Wikipedia.org
Wikipedia.org
Iklan

TEMPO.CO, Denpasar - Pertanian dan petani di Bali saat ini menuju ambang kelenyapan. Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Wayan Windia, mengatakan kondisi pertanian di Pulau Dewata itu kini sangat kritis.

"Tinggal sedikit saja, petani Bali menuju pralina (pelenyapan)," kata Wayan dalam diskusi di gedung Bali Tourism Board, Selasa, 4 September 2012.

Tanda-tanda terancamnya pertanian Bali mudah dilihat dari peralihan lahan pertanian yang setiap tahunnya bisa mencapai 1.000 hektare. Investasi di Bali pun 99 persen didominasi oleh investasi di bidang tersier alias pariwisata. Itu sebabnya, anak-anak muda Bali sudah tidak mau lagi bekerja sebagai petani karena identik dengan kemiskinan.

Situasi ini sangat ironis, karena di sisi lain, subak sebagai sistem pengelolaan air untuk pertanian Bali justru diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. "Padahal, kalau pertanian lenyap, subak otomatis akan hilang," katanya.

Menurut Wayan, pertanian telah menjadi pendukung utama bagi pariwisata Bali, khususnya bagi turis yang datang untuk menikmati keindahan alam Bali.

Dia mengusulkan agar ada peraturan daerah yang bisa memproteksi pertanian di Bali. Proteksi bisa diarahkan untuk memastikan adanya keterkaitan antara pertanian dan industri pariwisata. Saat ini, hasil produksi pertanian Bali tidak diserap oleh hotel dan restoran atau bila dikonsumsi oleh hotel telah melalui rantai perantara yang sangat panjang. "Akibatnya, harga terlalu rendah di petani dan sangat mahal didapat oleh hotel," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wayan mengusulkan dibentuknya sebuah lembaga yang bisa menjadi perantara antara petani dan hotel. Bagi petani akan memperingan proses pembayaran dan mempermudah akses, sedangkan bagi hotel akan memberikan jaminan kualitas serta pasokan yang teratur.

Menanggapi usulan itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Cok Ace, menyatakan setuju untuk memangkas hambatan dalam memanfaatkan produk pertanian Bali.

"Kami juga memiliki komitmen untuk menyelamatkan pertanian Bali," ujarnya. Namun, di sisi lain, ia juga meminta adanya perlindungan pemerintah bagi hotel dan restoran dari adanya persaingan yang tidak sehat akibat investasi hotel yang baru.

ROFIQI HASAN

Terpopuler:
Kisah Kang Jalal Soal Syiah Indonesia (Bagian 6)

Doberman Ikut Jaga Hillary Clinton di Jakarta

DPR Desak MUI Jawa Timur Cabut Fatwa Sesat Syiah

Modus Mafia Anggaran Garap Proyek Banggar

Besok, Cirus Sinaga Diusulkan Dipecat

Mabes Polri: Kami Membantu Tersangka Simulator SIM

Membaca Utuh Kuliah Twitter Advokat Korup

Ditanya Soal F-16, Hillary Malah Bicara Papua

Terduga Teroris dari Condet Tulis Surat Perpisahan

Djoko Susilo Diganti Terkait Kasus Simulator SIM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

19 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

4 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

30 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

32 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

49 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

56 hari lalu

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.


Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

57 hari lalu

Petani menanam bibit singkong di areal lumbung pangan nasional 'food estate' di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 6 Maret 2021. Anggaran tersebut untuk mendukung program pengembangan
Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

Mahfud Md menyebut food estate adalah proyek gagal. Di mana saja lokasi proyek tersebut dan apa saja faktor kegagalannya?


Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

57 hari lalu

Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ingin melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian dengan smart farming. Bagaimana strateginya?