Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Berikan Kompensasi untuk Lahan Puso  

image-gnews
TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Suswono mengatakan pemerintah hanya akan memberikan insentif berupa dana kompensasi bagi petani yang lahannya terkena puso alias gagal panen, tidak termasuk lahan yang terkena kekeringan. "Kekeringan belum berarti puso," ujarnya, Rabu, 5 September 2012.

Lahan yang mengalami puso tahun ini diperkirakan seluas 2.000 hektare. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 199 miliar. Rencananya, setiap lahan puso akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp 3,7 juta per hektare. Jumlah itu terdiri atas Rp 2,6 juta untuk biaya pengolahan lahan dan Rp 1,1 juta untuk bantuan pupuk.

Pencairan anggaran akan didasarkan atas usulan dari Dinas Pertanian masing-masing kabupaten. Alurnya, dinas mengusulkan ke pemerintah provinsi. Setelah dilakukan verifikasi data, pemerintah provinsi akan mengusulkan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, terkait luasan lahan yang terserang puso. Kemudian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan akan mengeluarkan surat keputusan penggantian lahan puso.

Surat keputusan tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk mencairkan anggaran dan mengirimkannya ke rekening kelompok petani. "Kalau data benar dan proses verifikasi dari provinsi cepat, maka tidak akan lama langsung dikirim. Kemarin, baru ada Banten yang mengusulkan," kata dia.

Menurut Suswono, verifikasi diperlukan untuk menekan kemungkinan penyalahgunaan anggaran. Potensi penyalahgunaan anggaran juga semakin kecil dengan proses transfer langsung dana dari pemerintah pusat ke kelompok petani. "Dengan ditransfer langsung jelas tidak akan ada pungutan-pungutan lain," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, lahan yang kekeringan pada bulan Oktober 2011-Maret 2012 seluas 22.865 hektare. Lahan yang mengalami puso 3.624 hektare dari luas tanam seluas 8.489.391 hektare. Jadi, persentase lahan yang terkena kekeringan adalah 0,27 persen dan yang puso adalah 0,04 persen dari luas tanam. Jumlah ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni Oktober 2010-Maret 2011 yang luas kekeringannya mencapai 21.711 hektare dengan jumlah luas yang puso 1.416 hektare.

Pada musim kemarau (MK) April-Juli 2012, kekeringan terjadi pada tanaman padi seluas 70.009 hektare dan luas lahan yang puso seluas 1.508 hektare dari luas tanan 3.512.953 hektare. Sehingga persentase untuk luas lahan yang terkena kekeringan adalah 1,99 persen dan yang puso itu 0,04 persen dari luas tanam. Luas tersebut lebih rendah bila dibandingkan MK 2011 yang luasnya 83.011 hektare dengan jumlah yang puso 7.671 hektare. Sedangkan lahan kekeringan padi hingga 23 Agustus 2012 tercatat sebesar 82.742 hektare dengan jumlah puso 1.573 hektare.

Untuk mengatasi kekeringan lahan padi, Suswono menambahkan, diatasi dengan pompa di daerah-daerah yang masih berpotensi memiliki sumber air, baik air tanah maupun sungai. Di Subang misalnya, ada potensi air sungai. Masalahnya, pengadaan dalam waktu dekat dan jumlah besar butuh waktu.

ROSALINA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

11 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

17 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

1 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

2 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

2 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

5 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

10 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

14 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

24 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

27 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.