Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Berikan Kompensasi untuk Lahan Puso  

image-gnews
TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Suswono mengatakan pemerintah hanya akan memberikan insentif berupa dana kompensasi bagi petani yang lahannya terkena puso alias gagal panen, tidak termasuk lahan yang terkena kekeringan. "Kekeringan belum berarti puso," ujarnya, Rabu, 5 September 2012.

Lahan yang mengalami puso tahun ini diperkirakan seluas 2.000 hektare. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 199 miliar. Rencananya, setiap lahan puso akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp 3,7 juta per hektare. Jumlah itu terdiri atas Rp 2,6 juta untuk biaya pengolahan lahan dan Rp 1,1 juta untuk bantuan pupuk.

Pencairan anggaran akan didasarkan atas usulan dari Dinas Pertanian masing-masing kabupaten. Alurnya, dinas mengusulkan ke pemerintah provinsi. Setelah dilakukan verifikasi data, pemerintah provinsi akan mengusulkan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, terkait luasan lahan yang terserang puso. Kemudian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan akan mengeluarkan surat keputusan penggantian lahan puso.

Surat keputusan tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian untuk mencairkan anggaran dan mengirimkannya ke rekening kelompok petani. "Kalau data benar dan proses verifikasi dari provinsi cepat, maka tidak akan lama langsung dikirim. Kemarin, baru ada Banten yang mengusulkan," kata dia.

Menurut Suswono, verifikasi diperlukan untuk menekan kemungkinan penyalahgunaan anggaran. Potensi penyalahgunaan anggaran juga semakin kecil dengan proses transfer langsung dana dari pemerintah pusat ke kelompok petani. "Dengan ditransfer langsung jelas tidak akan ada pungutan-pungutan lain," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, lahan yang kekeringan pada bulan Oktober 2011-Maret 2012 seluas 22.865 hektare. Lahan yang mengalami puso 3.624 hektare dari luas tanam seluas 8.489.391 hektare. Jadi, persentase lahan yang terkena kekeringan adalah 0,27 persen dan yang puso adalah 0,04 persen dari luas tanam. Jumlah ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni Oktober 2010-Maret 2011 yang luas kekeringannya mencapai 21.711 hektare dengan jumlah luas yang puso 1.416 hektare.

Pada musim kemarau (MK) April-Juli 2012, kekeringan terjadi pada tanaman padi seluas 70.009 hektare dan luas lahan yang puso seluas 1.508 hektare dari luas tanan 3.512.953 hektare. Sehingga persentase untuk luas lahan yang terkena kekeringan adalah 1,99 persen dan yang puso itu 0,04 persen dari luas tanam. Luas tersebut lebih rendah bila dibandingkan MK 2011 yang luasnya 83.011 hektare dengan jumlah yang puso 7.671 hektare. Sedangkan lahan kekeringan padi hingga 23 Agustus 2012 tercatat sebesar 82.742 hektare dengan jumlah puso 1.573 hektare.

Untuk mengatasi kekeringan lahan padi, Suswono menambahkan, diatasi dengan pompa di daerah-daerah yang masih berpotensi memiliki sumber air, baik air tanah maupun sungai. Di Subang misalnya, ada potensi air sungai. Masalahnya, pengadaan dalam waktu dekat dan jumlah besar butuh waktu.

ROSALINA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

19 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

4 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

17 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.


Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

19 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Syahrul Yasin Limpo, menerima gratifikasi sebesar Rp.44,5 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

Jaksa KPK menyebut 20 persen dari anggaran di tiap Sekretariat, Direktorat, dan Badan di Kementan yang wajib disetor ke Syahrul Yasin Limpo


Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

19 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

Syahrul Yasin Limpo melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.


Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

19 hari lalu

Sidang pembacaan dakwaan Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Rabu (28/02/2024). (ANTARA).
Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Syahrul Yasin Limpo Cs mengajukan eksepsi atau note keberatan usai JPU KPK membacakan dakwaannya pada hari ini.


Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

20 hari lalu

Tersangka korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menunjukkan surat suara capres-cawapres saat menggunakan hak pilihnya di TPS 901 di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. KPK berkerjasama dengan KPU Provinsi DKI  Jakarta memberikan fasilitas bagi 75 tahanan korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Jaksa mengatakan pejabat eselon satu Kementerian Pertanian memberikan uang kepada Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya.


Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

20 hari lalu

Anggrek hitam. (youtube/diskominfo-barito-timur)
Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

Kementerian Pertanian menyerahkan tanda daftar varietas Bunga Anggrek Hitam Salokat Kusi Sanggu asal Kabupaten Barito Selatan.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.