TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengingatkan birokrat terkait sorotan tajam dari masyarakat tentang korupsi. Menurutnya, apabila tujuan utama hidup seseorang adalah memupuk harta dan mengeruk keuntungan, pemerintahan bukanlah tempatnya. "Karena kalau tujuannya itu, risikonya tinggi. Akan terjadi penyalahgunaan kewenangan publik, untuk kepentingan pribadi. Dan bila itu terjadi, akibatnya fatal," kata Boediono saat pidato pengukuhan 985 pamong praja muda di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 6 September 2012.
Boediono juga mengatakan aparat pemerintahan harus bersih dari politik praktis. Apabila politik praktis masuk dalam jajaran birokrasi, orientasi dan loyalitas aparat birokrasi akan menjadi kacau. Hal itu akan menumbuhkan loyalitas yang sempit yang merongrong profesionalisme aparat pemerintahan, meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan bahkan korupsi. "Politik aparat birokrasi hanya satu, yaitu politik kepentingan umum dan negara," ujarnya.
Menurut Boediono, pemerintahan merupakan bidang pengabdian yang sangat mulia. Birokrat bisa berbuat sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Memiliki kewenangan publik, aparat pemerintah dapat berbuat banyak untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang masih dialami oleh rakyat. Boediono juga meminta birokrat menolak dan menangkal kepentingan bisnis masuk birokrasi.
Kepada ratusan pamong praja muda lulusan IPDN itu, Boediono meminta mereka menjaga integritas serta berjiwa pemimpin. "Jangan biasakan mengeluh, kecewa, apalagi frustrasi, apabila dihadapkan situasi sulit dalam tugas," katanya. Kader tangguh dan pemimpin sejati berasal dari orang yang pernah melalui masa kritis dan sulit dalam karier dan kehidupannya.
Boediono juga meminta pengelola IPDN menindaklanjuti segala rekomendasi dari evaluasi total agar ada perubahan menyeluruh pada sistem akademik, pola pengasuhan, tata kelembagaan, pegawai, serta penyiapan sarana dan prasarana pendidikan.
Standar kualitas pendidikan harus berlaku sama di tiap kampus IPDN, ada penambahan buku di perpustakaan, perbaikan hubungan sosial di dalam lingkungan kampus, juga perbaikan gizi dalam menu makanan praja. "Kita tidak ingin lagi mendengar kampus IPDN menjadi bahan gunjingan karena berbagai kasus kekerasan yang pernah terjadi. Jadikan IPDN kebanggaan Indonesia dan tumpuan kader unggul di masa depan," kata dia.
Soal pembekalan materi kuliah antikorupsi di kampusnya, Ketua IPDN I Nyoman Sumaryadi mengatakan sejauh ini belum ada mata kuliah khusus. "Karena sudah tergabung dalam mata pelajaran seperti good governance," ujarnya. Materi tentang korupsi juga diselipkan pada kuliah umum setahun sekali dengan mengundang pejabat yang menangani kasus korupsi, termasuk anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah.
Dari evaluasi IPDN, kata Nyoman, kasus korupsi mengemuka di kalangan pejabat. Sedikitnya ada 240 pejabat, ujar dia, yang sekarang kena kasus pidana. "Setelah kita evaluasi, sebagian (pejabat itu) bukan dari birokrasi tapi dari politik yang belum diberi pembekalan tentang administrasi," ujarnya. Pejabat seperti itu kena kasus korupsi di antaranya karena tidak paham proses pengadaan barang dan jasa.
Nyoman membantah banyak pejabat karier yang terlibat korupsi itu alumni IPDN. "Sampai saat ini saya belum lihat laporan yang signifikan itu alumni. Terbesar (koruptor) bukan alumni IPDN," kata dia.
ANWAR SISWADI
