TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat belum berniat mencopot anggota Komisi Agama DPR, Zulkarnaen Djabar. Alasannya, Zulkarnaen masih berstatus tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama tahun anggaran 2010-2012.
Alasannya, kasus yang membelit politikus Partai Golkar itu belum bergulir ke persidangan. "BK belum bisa mengambil tindakan sampai yang bersangkutan menjalani persidangan atau berstatus terdakwa," kata Ketua Badan Kehormatan DPR M. Prakosa saat dihubungi, Sabtu, 8 September 2012.
Ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan, BK baru dapat memberhentikan sementara anggota Dewan saat yang bersangkutan menjalani sidang. Sedangkan pemberhentian permanen dilakukan setelah kasusnya berkekuatan hukum tetap.
Adapun yang bisa menonaktifkan Zulkarnaen dari Senayan adalah fraksi yang bersangkutan, yaitu Partai Golkar. "Fraksi bisa mengambil keputusan tanpa terikat peraturan perundangan. Sementara BK harus menunggu proses persidangan dulu," ujar Prakosa.
Sejauh ini, belum ada isyarat dari Golkar untuk mencopot keanggotaan Zulkarnaen dari DPR. Belum ada rencana dari fraksi tentang status keanggotaannya di DPR," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin, Jumat, 7 September 2012.
Adapun Zulkarnaen menantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membeberkan barang bukti yang bisa menjawab semua dugaan keterlibatannya dalam korupsi proyek pengadaan Al-Quran dan alat laboratorium madrasah di Kementerian Agama tahun anggaran 2010-2012.
"Apa KPK punya bukti? Asumsi saja, kali," kata pengacara Zulkarnaen, Erman Umar, saat dikonfirmasi, Sabtu, 8 September 2012. Erman menyebutkan kliennya membantah terlibat penganggaran proyek di Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat dan pengurusan lelang di Kementerian Agama terkait proyek tersebut.
Politikus Partai Golongan Karya itu juga menyangkal menerima komisi dari pihak rekanan. "Tapi, intinya, (Zulkarnaen) di Komisi Agama memperjuangkan anggaran ke Badan Anggaran. Anggaran itu disepakati seluruh anggota Komisi. Tapi belum tentu yang diperjuangkan bisa masuk Banggar," ujarnya.
Dalam kasus ini, dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Zulkarnaen dan putra sulungnya, Dendy Prasetya. Keduanya disangka menerima pemberian atau janji terkait proyek di Kementerian. Namun sosok penyuapnya sendiri hingga kini masih belum dapat dijerat oleh KPK.
Kemarin, Zulkarnaen menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Meski materi pemeriksaan belum menyentuh pokok perkara, anggota Komisi Agama itu langsung ditahan di Rumah Tahanan KPK. Seusai pemeriksaan, kepada pewarta, Zulkarnaen mengklaim tidak paham kasus yang disangkakan padanya.
Ia juga mengatakan bahwa Dendy, yang menjabat bos PT Sinergi Alam Indonesia, tidak tersangkut kasusnya. Perusahaan Dendy diklaim Zulkarnaen tidak ikut lelang proyek, apalagi sampai memenangi tender puluhan miliar rupiah. KPK pernah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dendy. Namun batal karena yang bersangkutan sakit setelah kecelakaan lalu lintas.
Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan pihaknya masih menggali keterangan sejumlah saksi untuk mengembangkan kasus ini. Termasuk soal dugaan penerimaan suap Zulkarnaen dan Dendy yang disinyalir lebih dari Rp 10 miliar. "Dalam proses penyidikan, termasuk pemberi suap," ujarnya.
Johan menambahkan, Zulkarnaen diduga menggiring Kementerian Agama agar perusahaan tertentu dimenangkan dalam lelang. Namun, apakah yang bersangkutan ikut mengatur anggaran di Senayan, Johan menyebutkan, dugaan itu masih dipelajari. "Kalau ada alat bukti cukup, siapa pun akan ditindak."
ISMA SAVITRI
