TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis serikat buruh menemui Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Untung S. Rajab, di Main Hall Markas Besar Polda Metro Jaya, Selasa, 11 September 2012. Pertemuan tersebut membahas situasi keamanan terkait kemungkinan mogok nasional buruh yang rencananya digelar antara 20 September 2012 sampai 20 Oktober 2012.
Juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan dalam pertemuan tersebut serikat buruh menyampaikan rencana mogok nasional untuk menuntut penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, dan pemenuhan jaminan kesehatan. “Tidak ada upaya buruh untuk mengaitkan apa yang mereka perjuangkan dengan suasana politik, baik untuk merongrong pemerintah atau Pilkada DKI Jakarta. Tidak boleh merusak dan melanggar hukum," kata Rikwanto, Selasa, 11 September 2012.
Serikat buruh hadir tergabung dalam Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Mereka adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dan Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI).
Perwakilan Presidium Majelis Pekerja Buruh Indonesia, Said Iqba,l mengatakan mogok nasional adalah pilihan terakhir jika tuntutan mereka mengenai penghapusan outsourcing, penolakan terhadap upah murah, dan jaminan kesehatan tanpa pentahapan tidak dipenuhi. "Kita masih memberi ruang buat pemerintah, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Tenaga Kerja agar terjadi dialog," katanya.
Jika kesepakatan tidak diraih, 2 juta buruh di sejumlah kota akan mogok nasional di antara 20 September 2012 sampai 20 Oktober 2021. Kepastian waktu mogok nasional belum ditentukan karena menunggu respon pemerintah mengenai tuntutan buruh. Buruh ini tersebar di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung, Cimahi, Semarang, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Batam, Medan, Deli Serdang, Makasar, dan Bitung.
Jika setelah mogok nasional yang melibatkan 2 juta buruh, pemerintah tetap tidak memenuhi tuntutan buruh, mereka akan menggelar aksi yang melibatkan 10 juta buruh. Jika hal ini juga tidak ditanggapi, serikat buruh kemungkinan akan menutup akses fasilitas publik, seperti jalan tol dan pelabuhan. "Ada desakan dari bawah katanya mereka akan menutup 12 titik jalan tol dan empat pelabuhan utama," kata Said.
ANANDA W. TERESIA
