TEMPO.CO, Dili– Parlemen Nasional Timor Timur mengkritik kebijakan Perdana Menteri Xanana Gusmao yang membagi-bagikan proyek bernilai jutaan dolar Amerika Serikat kepada sejumlah veteran temannya semasa perjuangan kemerdekaan. Kebijakan Xanana itu dinilai telah melanggar undang-undang pengadaan barang atau pendanaan proyek.
Anggota parlemen dari fraksi Partai Fretilin, Inacio Moreira, mengatakan pembagian proyek dengan dana yang besar tanpa melalui tender itu melawan undang-undang. Tak hanya melawan undang-undang, proyek yang dibagikan kepada veteran juga tidak membawa pembangunan yang signifikan. Misalnya, dalam proyek listrik, hasilnya jauh dari harapan karena tidak berkualitas. "Banyak tiang listrik yang dibangun kemudian berjatuhan, kabel listrik terputus," kata Inacio di gedung parlemen Senin 10 September 2012.
Begitu juga proyek perbaikan jalan raya dan jalan lainnya di Kota Dili yang baru selesai dibangun dan sekarang rusak. Proyek pembangunan pelabuhan kapal militer Timor Leste di Hera senilai US$ 6 juta dikerjakan oleh perusahaan konstruksi Lifese Engineering asal Australia tanpa tender. Pelabuhan itu sekarang rusak.
Menurut undang-undang pengadaan barang atau pendanaan proyek, proyek dengan pendanaan mencapai US$ 1 juta harus disahkan oleh parlemen, kemudian harus melalui tender internasional dan pelaksanaannya diawasi langsung oleh parlemen.
Kritik parlemen tidak membuat Xanana naik darah. Ia malah mengaku telah membagi-bagikan proyek listrik tanpa tender kepada teman seperjuangannya dengan alasan untuk memperbaiki kehidupan veteran yang kondisi perekonomiannya memprihatinkan selama ini.
"Kita semua berteriak soal proyek bangunan listrik yang dibagi-bagikan ke veteran. Kasihan. Kami hanya mau perbaiki kehidupan veteran yang kami lihat masih merosot," kata Xanana seusai peletakan batu pertama pada konstruksi jembatan Komoro, di Dili.
Menurut Xanana, bagi-bagi proyek itu dilakukan demi kelancaran pembangunan karena politik pembangunan Timor Leste berbeda jauh dengan politik negara maju. Negara Timor Leste yang baru, kata Xanana, harus dibangun sesuai dengan realitas yang ada. Kualitas bangunan, ujar dia, harus diutamakan. Bersamaan dengan itu, Xanana juga berencana mengusulkan revisi beberapa pasal dalam undang-undang yang menghambat proses pembangunan. "Kita harus membuat undang-undang yang sesuai dengan kondisi negara," ucapnya.
Pernyataan Xanana memancing emosi publik karena tidak sesuai dengan realitas.
"Bukan hanya proyek listrik yang jadi persoalan, proyek pembangunan daerah dari anggaran 2009 pada pemerintahan Xanana hingga sekarang juga tidak membawa hasil," ujar Inacio.
Dia melanjutkan, banyak bangunan pasar lokal yang didirikan di setiap distrik sampai desa, tapi tidak dipakai oleh penjual lokal.
JOSE SARITO AMARAL (DILI)
Berita lain:
Wapres Irak Dijatuhi Hukuman Mati
Logam Seukuran Pintu Pesawat Jatuh di Washington
Siswa Miskin Cina Bawa Kursi dan Meja ke Sekolah
Korsel Lepaskan Balon Raksasa Anti-Pyongyang
Taliban Ancam Bunuh Pangeran Harry
India-Pakistan Akhiri Pembatasan Visa
