Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kalla Akan Ditanyai Soal Dana Talangan Century

image-gnews
Wakil Ketua DPR, Pramono Anung (kanan depan) bersama Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar (tengah) saat tiba di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9). TEMPO/Aditia Noviansyah
Wakil Ketua DPR, Pramono Anung (kanan depan) bersama Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar (tengah) saat tiba di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9). TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pengawas Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla akan dimintai keterangan ihwal dasar pengucuran dana Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. "Akan kami hadirkan Jusuf Kalla pada rapat timwas 19 September mendatang," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Rabu, 12 September 2012. 

Menurut Pramono, Jusuf Kalla seharusnya diundang dalam rapat hari ini bersama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar. Namun, Kalla tidak bisa hadir karena masih di luar negeri. "Dia (Kalla) sudah memberikan surat resmi masih berada di Beijing," kata Pramono. 

Selain memanggil Kalla, pada Rabu pekan depan, Timwas juga akan memanggil pimpinan KPK. Sebab, tim ingin mendalami sejauh mana proses penuntasan kasus yang sudah dilakukan komisi antirasuah ini.

Dalam rapat timwas hari ini yang berlangsung sekitar tiga jam, tim sepakat akan meminta Istana Negara menyerahkan transkrip rekaman hasil rapat di Istana Negara pada 9 Oktober 2008. Meskipun Antasari dalam keterangannya menjelaskan tak ada pembicaraan mengenai bailout Century dalam rapat itu, tim tetap mencurigai sudah ada skenario untuk meloloskan bailout itu.  

Seluruh fraksi menyepakati usulan untuk meminta transkrip ini. Delapan anggota Fraksi Demokrat yang hadir dalam pertemuan juga mendukung usul ini. "Buka saja semua, kami ingin semua jernih," kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana. 

Sutan juga menjelaskan, keterangan yang disampaikan Antasari dalam rapat sama dengan yang sudah dijelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Sutan, presiden juga telah menyatakan dengan tegas tak ada perbincangan mengenai Bank Century dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pejabat negara itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam rapat, politikus Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, juga meminta agar tim turut memanggil mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Susno Duadji, yang pernah menangani kasus Century. Namun, tim belum memutuskan apakah jadi memanggil Susno atau tidak. "Akan dirumuskan dulu dalam tim kecil," kata Pramono. 

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler
Kepergok Plesiran di Denmark, Anggota DPR ''Ngeles''  

Wa Ode: Fakta Sidang Mirwan Terlibat

''Yang Bilang Ical Bukan Capres Golkar, Zalim'' 

Hari Ini, Antasari Buka-bukaan Soal Century di DPR

UN Gantikan Ujian Seleksi Masuk Universitas

Bisnis Wa Ode dari Merauke Hingga Pulau Seram


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

13 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

13 jam lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

23 jam lalu

Gilbert Lumoindong. Instagram
Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

23 jam lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

1 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.


DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

2 hari lalu

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.


Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

2 hari lalu

Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. (ANTARA/Rubby Jovan)
Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.


Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

3 hari lalu

Gilbert Lumoindong. Instagram
Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong


DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

3 hari lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan

DPR Amerika Serikat pada Sabtu, 20 April 2024, mendukung lolosnya paket bantuan keamanan untuk Ukraina, Israel dan Taiwan total senilai USD95 miliar