TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), yang mengklaim beranggotakan 70 persen serikat-serikat buruh di Indonesia, mendesak komponen Kebutuhan Hidup Layak menjadi 86 dari sebelumnya 60 buah. Mereka ingin berdialog dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Badan Usaha Milik Negara, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelum 25 September 2012.
"Ini tidak main-main. Jutaan buruh akan mogok kerja di 21 kabupaten dan kota kalau dialog tidak terlaksana sebelum tanggal 25 September," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, kepada wartawan di Jakarta, 12 September 2012. Said mengatakan aksi mogok kemungkinan akan dilaksanakan antara 25 September dan 15 Oktober 2012.
Adapun buruh dari 21 kabupaten/kota itu yang siap mogok kerja itu, kata Said, berasal dari DKI Jakarta, Bogor, Depok, Sukabumi, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Serang, Cilegon, Cimahi/Bandung, Semarang, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Batam, Medan, dan Deli Serdang.
Majelis Pekerja Buruh tetap pada tuntutan mereka sebelumnya, yaitu menambah komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi 86 buah. Padahal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan komponen KHL sebanyak 60 buah melalui Permenakertrans No 13 Tahun 2012. Kelompok buruh bahkan telah menetapkan target upah minimum di 21 kabupaten dan kota berdasarkan 86 komponen KHL. "Bisa berkembang menjadi 108 komponen," kata Said.
Tuntutan yang kedua adalah mencabut izin perusahaan outsourcing yang tidak sesuai undang-undang. Said menilai pemerintah selama ini tidak serius menangani masalah outsourcing. "Menteri hanya membuat pernyataan di media, tapi tidak membuat permenakertrans mengenai pencabutan izin outsourcing maupun pelarangan penerbitan izin," ujarnya.
Majelis Pekerja Buruh Indonesia juga menuntut penambahan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah ditetapkan pemerintah. Angka 96,4 juta penerima yang disebutkan penerima diminta ditambah dengan 74,3 juta orang. Menurut Said, 74,3 juta itu adalah orang-orang yang berdasarkan data Kementerian Kesehatan tidak akan tercakup dalam jaminan sosial kesehatan pada 1 Januari 2014. "Mereka adalah pensiunan dan pekerja informal," ujarnya.
Andi Gani Nena Wea, salah satu pengurus MPBI, mengklaim pihaknya bisa mengerahkan massa sebanyak 2,8 juta orang. Di tujuh kawasan industri di Bekasi, kata dia, massa yang akan mogok bisa berjumlah 600 ribu orang, di Karawang 350 ribu, di Tangerang 400 ribu, dan Jakarta 500 ribu.
GADI MAKITAN
Berita Terpopuler
Fauzi Bowo ''Siram'' 1.000 Nelayan dengan Jamkesda
FBR dan Kelompok Banten Nyaris Bentrok
Rencanakan Mogok Nasional, Buruh Temui Kapolda
Perampokan di Cipinang Terkait dengan Terorisme?
Foke Bantah Gunakan Jamkesda untuk Galang Suara
Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari
