TEMPO.CO, Jakarta–Pemerintah berencana mencabut subsidi listrik untuk pusat belanja dan rumah mewah. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini mengatakan pemerintah mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencabut subsidi pelanggan dengan daya di atas 6.600 watt. Usul akan diajukan bersamaan dengan pembahasan kenaikan tarif tenaga listrik.
Menurut Rudi, ada empat golongan yang diusulkan tidak mendapat subsidi. Keempatnya tersebar pada kelompok pelanggan rumah tangga, instansi pemerintah, dan bisnis. "Mal, hipermarket, dan rumah mewah yang bisa punya kolam renang tidak akan disubsidi lagi," ujarnya Rabu 12 September 2012.
Saat ini, pelanggan rumah tangga dan bisnis dengan daya 6.600 ke atas membayar tarif Rp 1.330 per kilowatt hour (kWh). Adapun tarif untuk instansi pemerintah dan penerangan jalan umum dengan daya 6.600 watt adalah Rp 1.200 per kWh.
Usul itu disampaikan karena biaya pokok pembangkit listrik tahun depan naik Rp 11 per per kWh dari Rp 1.152 menjadi Rp 1.163 per kWh. Total biaya yang harus dikeluarkan tahun depan naik dari Rp 192,64 triliun menjadi Rp 212,07 triliun.
Menurut Rudi, kenaikan BPP tidak bisa dihindari meski penggunaan bahan bakar minyak oleh PLN menyusut. "Biaya naik karena biaya pembelian listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat," tuturnya.
Pemerintah mengusulkan kenaikan tarif tenaga listrik tahun depan. Dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Nota Keuangan 2013, kenaikan tarif diusulkan sekitar 10 persen sepanjang 2013. Jika mendapat restu DPR, kenaikan akan dilakukan bertahap setiap triwulanan.
Meski pemerintah mengusulkan kenaikan tarif, Rudi menyatakan pelanggan industri masih menikmati subsidi listrik karena tidak membayar tarif berdasarkan harga keekonomian. "Subsidi untuk industri 26,8 persen atau sebesar Rp 19,4 triliun, bisnis 6,4 persen sebesar Rp 4,68 triliun dan pemerintah disubsidi 1,7 persen sebesar Rp 1,3 triliun," ujarnya.
Begitu pula konsumen rumah tangga dengan daya 450 watt dan 900 watt. Rudi berjanji, tarif listrik untuk kedua golongan itu tidak akan dinaikkan. "Kelompok rumah tangga masih menikmati subsidi terbesar, sekitar 47,2 persen dari anggaran subsidi," Rudi menambahkan.
Pada 2013, pemerintah membutuhkan dana pengadaan listrik sebesar Rp 226,91 triliun. Pemerintah berasumsi penjualan listrik akan tumbuh 9 persen, susut jaringan 8,5 persen, dan keuntungan 7 persen bagi PLN. Keuntungan bagi pabrik setrum negara ini bertujuan memperluas jaringan dan akses listrik kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Handaka Santosa meminta pemerintah mendorong PLN meningkatkan efisiensi sebelum menaikkan tarif listrik. Selain itu, PLN meminta agar pencuri listrik ditindak tegas. "Kebocoran hingga 8,5 persen masih besar," tuturnya.
Bila subsidi listrik pusat belanja dicabut, menurut Handaka, tak ada jalan lain bagi pengusaha selain menaikkan biaya sewa dan pengelolaan gedung. Ia juga keberatan bila kebocoran listrik dibebankan kepada pelanggan.
Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Achsanul Kosasih mengatakan pemerintah harus berhati-hati ketika memutuskan menghapus subsidi listrik. "Penghapusan subsidi harus dilakukan untuk konsumen kelas menengah, jangan sampai berimbas pada konsumen kelas bawah," katanya kemarin.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan jika usul kenaikan tarif listrik ditolak, defisit negara akan membengkak. Tahun depan pemerintah memperkirakan defisit sebesar 1,62 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 150,2 triliun. “Kalau listrik tidak jadi naik, akan ada tambahan defisit sebesar Rp 11 triliun, jadi diperkirakan defisit menjadi 1,64 persen,” katanya, Selasa lalu.
BERNADETTE CHRISTINA | DIMAS SIREGAR | GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita lain:
Dahlan Iskan Sempat Diinfus di Bandara
Cina Miliki Surat Utang Amerika US$ 1,17 triliun
Uang Muka Rumah BNI Syariah Bisa Dicicil 1,5 Tahun
Tata Motors Terlambat Masuk Indonesia
Dahlan Iskan Tiba di Jakarta Hari Ini
