TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Perlindungan Anak Maria Ulfa Anshor mengatakan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran Kementerian Sosial untuk memenuhi kesejahteraan anak. Ia mengatakan Kementerian Sosial perlu bersinergi dengan pihak lain, misalnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Menurut Maria, permasalahan anak-anak telantar tidak bersumber dari anak-anak itu sendiri. Orang tua yang miskin dan tak punya keterampilan menjadi salah satu penyebabnya. "Oleh karena itu, pemberdayaan orang tua anak-anak telantar hingga mereka bisa mandiri secara ekonomi," kata Maria kepada Tempo, Kamis, 13 September 2012.
Maria mengatakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa berperan dalam memberikan pelatihan kepada orang tua dari anak-anak telantar tersebut. Sedangkan Kementerian Sosial berperan dalam menyediakan data orang tua anak-anak telantar yang akan menjadi sasaran pelatihan.
Setelah dilatih untuk memiliki keterampilan usaha, kata Maria, Kemenakertrans bisa merekomendasikan nama-nama orang tua yang telah dilatih untuk mendapatkan modal dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Menurut Maria, selama ini pemerintah bekerja secara parsial. "Masih dipengaruhi ego mereka," katanya. Untuk itu, kata dia, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat perlu menjadi motor dan pemimpin bagi gerakan sinergi ini. Jika kerja sama ini berhasil, masyarakat bisa melihat keseriusan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi anak-anak telantar.
Sebelumnya, Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial, Nahar, mengatakan, anggaran Kemensos untuk memelihara anak-anak telantar sangat terbatas. "Dari 4,5 juta anak telantar, yang menjadi target pemeliharaan baru 171 ribu anak," katanya kepada Tempo.
GADI MAKITAN
Berita Lain:
Diserang Video Gadis Kotak-kotak, Kubu Jokowi Cuek
Faisal Basri Bantah Dukung Fauzi Bowo
Kubu Foke Bantah Bikin Video Gadis Kotak-Kotak
Hari Pertama Kampanye, Foke-Nara Berpisah