TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan, masyarakat Ibu Kota tak perlu khawatir akan pasokan Premium. BPH Migas memastikan pihaknya akan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan di DKI Jakarta yang kuotanya habis hari ini, Sabtu, 15 September 2012.
"Sudah ada solusinya, mengalihkan (subsidi) minyak tanah ke Premium kurang-lebih 400 ribu kiloliter," ujar Djoko seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "BBM Boros, Anggaran Keropos" hari ini.
Djoko menjelaskan, kuota minyak tanah hingga akhir 2012 sebesar 1,7 juta kiloliter. Menurut perhitungan, kebutuhan minyak tanah hingga akhir tahun kemungkinan hanya 1,3 juta kiloliter. Untuk itu diputuskan kelebihan kuota tersebut dilimpahkan untuk Premium.
Tambahan kuota tersebut akan memenuhi kebutuhan DKI Jakarta sepanjang 80 hari ke depan. "Harusnya habis, tapi terus kami gelontorkan. Makanya kami minta tambahan kuota," ucapnya. Kesepakatan mengalihkan kuota dari minyak tanah ke Premium ini sudah disepakati oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Pertamina dan BPH Migas.
Menurut data BPH Migas, kuota Premium di DKI Jakarta hingga akhir Desember sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012, yakni 1.551.554 kiloliter, sedangkan realisasinya hingga akhir Agustus 2012 mencapai 1.421.028 kiloliter. Ia membenarkan banyak daerah yang sudah over consumption. Tapi, ia menjelaskan, yang kuotanya habis per September hanya DKI Jakarta.
Penambahan 400 ribu kiloliter ini adalah langkah responsif sambil menunggu pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat perihal solusi dari habisnya kuota Premium nasional pada Oktober mendatang. Pemerintah dan DPR dijadwalkan bertemu Senin besok. Pemerintah mengusulkan penambahan 4 juta kiloliter Premium.
Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewi Aryani, memastikan Dewan akan menyetujui usul penambahan 4 juta kiloliter BBM bersubsidi, asalkan perhitungannya jelas.
Selain itu, BPH Migas juga harus memaparkan secara terperinci soal langkah pengawasan penggunaan Premium. "Hingga ke daerah-daerah, selama ini hanya di provinsi, kabupaten/kota paling 20-30 persen. Kami minta pengawasan dari provinsi hingga ke kecamatan," ujarnya.
Wakil Direktur Reforminer Institut Komaidi Notonegoro mengingatkan, besaran kuota BBM bersubsidi hendaknya diperhitungkan dengan matematika teknis bisnis, bukan matematika politis. "Jika politis, akibatnya seperti sekarang ini," ucapnya.
MARTHA THERTINA
