TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR kembali menolak memberikan anggaran untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Politikus Golkar, Nudirman Munir, menjelaskan bahwa parlemen lebih memilih membangun kantor polsek dan polres ketimbang gedung KPK. "Kue anggaran yang diberikan kepada Komisi III itu terbatas sehingga kami harus memilih mana yang penting dan tidak," ujarnya, Selasa, 18 September 2012.
Perdebatan soal anggaran gedung KPK kembali mencuat setelah ada rencana penarikan 20 penyidik polisi di KPK. Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas mengaku tak bisa merekrut penyidik independen, non-jaksa dan non-polisi, karena tak ada ruangan untuk mereka di gedung KPK yang sekarang.
Menurut Nudirman, Polri mengajukan anggaran untuk pembangunan 357 kantor polsek dan puluhan kantor polres di seluruh Indonesia. Pembangunan kantor-kantor itu, menurut Nudirman, lebih penting ketimbang membangun satu gedung KPK. "Mana yang perlu didahulukan? Tentu kepentingan masyarakat banyak, yaitu kantor polsek dan polres," katanya.
Ketua Komisi Hukum DPR, Gede Pasek Suhardika, mengamini hal tersebut. Politikus Demokrat ini mengatakan bahwa anggaran gedung KPK belum disetujui. “Kami setuju memberikan anggaran pembangunan kantor polsek dan polres karena melihat arah kebijakan Polri memang untuk menguatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
FEBRIYAN
Berita Terpopuler:
Kalla: Jadi Gubernur Jakarta Tak Susah-Susah Amat
Beri Masukan Jokowi, ProJakarta Undang Jusuf Kalla
Jokowi: Ada Kejutan di Pilkada Putaran Kedua
Haiya Ahok Bikin Nachrowi Populer di Internet
iPhone 5 Punya Keyboard Laser?