TEMPO.CO, Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tahun ini akan merekrut 50 orang hingga 100 orang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang bangunan dan kelistrikan sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan perekrutan petugas Satpol PP yang memiliki latar belakang ahli bangunan dan kelistrikan untuk mendukung kebijakan penertiban bangunan dan tower yang digencarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. "Anggota Satpol PP yang ahli bangunan dan listrik masih sedikit," katanya kepada wartawan, Senin, 24 September 2012.
Kepala Satpol PP Banyuwangi, Chaerul Ustadi, menjelaskan perekrutan akan dibuka pada November mendatang. Selain lulusan SMK dari jurusan bangunan dan listrik, juga berusia maksimal 30 tahun.
Chaerul mengatakan anggota Satpol PP ahli bangunan dan listrik tersebut diarahkan untuk mengawasi bangunan, penertiban reklame liar serta menara (tower) ilegal. "Kami akan aktifkan pengawasan keliling untuk memantau bangunan, reklame dan tower yang tidak berizin," ujarnya.
Chaerul juga menjelaskan bahwa Satpol PP Banyuwangi saat ini hanya memiliki enam anggota yang mempunyai keahlian di bidang bangunan dan listrik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terpaksa menyewa jasa pihak ketiga apabila ada penertiban reklame maupun tower. Padahal biaya jasa pihak ketiga dinilai terlampau mahal, yakni Rp 25 juta untuk sekali pembongkaran. Sedangkan jumlah bangunan, reklame dan tower yang harus ditertibkan mencapai puluhan. "Tower saja ada 36 unit yang harus dibongkar karena ilegal," ucap Chaerul.
Dana untuk jasa ketiga tersebut, kata Chaerul, bisa ditekan dengan merekrut tenaga harian lepas. Sebab Pemerintah Banyuwangi hanya membayar gaji bulanan serta honor lembur. Gaji tenaga lepas akan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK) yang mencapai Rp 915 ribu per bulan.
IKA NINGTYAS
Berita Terpopuler:
''Strategi Sopir Taksi'' di Balik Kemenangan Jokowi
Jokowi Janji Bangun Stadion untuk Persija
FPI Pusat Klaim Tak Tahu Penyegelan 7-Eleven
Penyidik KPK yang Ditarik Mengaku Diteror
Ahmad Heryawan: Lain Jokowi, Lain Ahmad
