TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu buru-buru memeriksa Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi.
Menurut dia, Kepala Polri Timur Pradopo harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan dulu keterlibatannya kepada publik. "Tentu kita tak boleh pagi-pagi sudah berprasangka negatif," ujarnya kepada Tempo, Selasa, 25 September 2012.
Timur disebut-sebut mengetahui secara pasti soal proyek pengadaan simulator SIM, yang kini sedang bermasalah di KPK. Kasus simulator ini menjerat bekas Direktur Korps Lalu Lintas, Djoko Susilo, sebagai tersangka. Timur yang menandatangani surat penetapan pemenang tender proyek itu.
Selain itu, Bambang S. Sukotjo, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, sebagai pemenang proyek, juga disebut pernah memeragakan alat simulator di depan Timur. Dalam proyek berbiaya Rp 196 miliar itu, KPK mencurigai terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga negara merugi sedikitnya Rp 100 miliar.
Didi mengatakan baru mendengar informasi keterlibatan Kepala Polri. Karena itu, menurut dia, publik tak perlu menghakimi Timur terlebih dulu. "Pertama-tama kita memberi kesempatan Kapolri untuk mengklarifikasi kepada publik benar-tidaknya hal itu," katanya.
Baca Juga:
Dia menambahkan, meskipun keterlibatan Timur yang meneken proyek itu benar, belum tentu Timur ikut permainan proyek. "Kalau semata-mata hanya presentasi untuk menawarkan produk, tentu kita tak boleh buru-buru berprasangka. Yang terpenting tidak ada deal tertentu," katanya.
FEBRIYAN
Berita terpopuler lainnya:
Enam Pembesar Polri Bisa Terseret Kasus Simulator
Menteri Purnomo Ancam Wartawan Jakarta Post?
Jokowi-Basuki Akan Kembangkan Kereta Api
Pangkas Kewenangan KPK, DPR Dinilai Lucu
Kewenangan KPK Dikebiri, Penasihat Ancam Mundur
Sebelum Meninggal, Alawy Tak Sempat Cium Sang Ibu
Mengapa Tekel Pemain Liverpool Dapat Kartu Merah?
Messi Siap Perkuat Persib
Ahok Yakin APBD 2013 Cukup untuk Program Joko
