Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Genjot Pertanian, Butuh Tambahan Lahan 1 Juta Ha  

image-gnews
TEMPO/Prima Mulia
TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengungkapkan, penambahan lahan untuk pertanian menjadi sangat penting karena saat ini irigasi, baik irigasi teknis maupun non-teknis, sangat terbatas. "Butuh tambahan lahan minimal 1 juta hektare lebih karena peningkatan produktivitas tanaman padi kita sudah dilakukan dan maksimal," kata Direktur Budi Daya Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Rahman Pinem, dalam Seminar Nasional "Tanah untuk Rakyat" di Hotel Le Meridien, Rabu, 26 September 2012.

Ia mengungkapkan, saat ini, luas irigasi teknis maupun non-teknis hanya sekitar 7 juta hektare. Lahan ini terutama digunakan untuk menggenjot produksi padi hingga 70 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2014.

Karena itu, penambahan lahan untuk meningkatkan produksi pangan sangat penting agar cadangan pangan di dalam negeri bisa dipenuhi maksimal. Sebab, perbandingan cadangan pangan Indonesia terhadap jumlah penduduknya masih tergolong kecil, atau jauh di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Pemerintah mengakui isu strategis pangan di dalam negeri saat ini menjadi penting mengingat kebutuhan pangan meningkat dan terjadi perubahan iklim. Terlebih pada 2025 diperkirakan jumlah penduduk dunia meningkat menjadi 8 miliar orang dan berpotensi mengalami defisit pangan hingga 70 juta ton.

Rahman mengatakan, produksi pangan perlu dijaga ketat dengan kondisi agroklimat dan iklim yang sulit diprediksi. Negara yang sudah merasakan dampak langsung agroklimat terhadap lahan pertanian adalah Amerika Serikat, Cina, dan India.

Data Badan Pangan dan Agrikultur Dunia (FAO) mencatat perbandingan cadangan pangan ketiga negara itu masih di atas Indonesia. Amerika Serikat memiliki cadangan pangan 0,172 ton per orang, Cina berada di posisi kedua dengan cadangan pangan 0,133 ton per orang, dan India memiliki cadangan pangan 0,030 ton per orang.

"Perbandingan cadangan pangan kita terhadap jumlah penduduk masih rendah. Karena itu, pentingnya pangan menjadi perhatian besar bagi pemerintah," ujarnya.

Masalah lahan cukup pelik karena kebanyakan lahan dikuasai oleh sebagian pihak dengan jumlah luas. Akibatnya, tidak termanfaatkan secara maksimal. Bahkan, kepemilikan lahan oleh sebagian pihak ini membuat petani hanya memiliki lahan kecil, rata-rata 0,3-0,5 hektare.

"Karena itu, dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pemerintah mencegah usaha agraria dimonopoli swasta. Untuk usaha tanaman pangan di Jawa, maksimal hanya 10 ribu hektare, tapi khusus Papua boleh 20 ribu hektare," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Romahurmuziy, mengatakan, ancaman produksi pangan terletak pada alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan lain, seperti infrastruktur atau permukiman. Jumlahnya cukup besar, mencapai 120 ribu hektare per tahun.

"Alih fungsi lahan ini jelas menghilangkan potensi produksi padi kita. Jika 1 hektare bisa menghasilkan 5 ton, potensi kehilangan produksi kita mencapai 500 ribu ton GKG per tahun," ujarnya.

Sektor pertanian Indonesia setidaknya membutuhkan lahan 35 juta hektare, yang terdiri atas lahan basah dan lahan kering. Namun, saat ini, kebutuhan lahan pertanian baru terpenuhi 14,2 juta hektare, termasuk sawah 7,8 juta hektare.

Seharusnya, dia menambahkan, petani diberikan kepemilikan lahan lebih besar untuk mendukung pencapaian swasembada beras. Pemerintah Indonesia perlu melihat contoh kepedulian pemerintah Amerika Serikat dalam hal produksi pangan.

Di Amerika Serikat, jumlah petani yang ada hanya 2,5 juta. Tiap petani memiliki lahan pertanian seluas 80 hektare. “Sedangkan kita (Indonesia), jumlah petani mencapai 25 juta orang, tapi kepemilikan lahan hanya 0,35 hektare per orangnya," kata Romahurmuziy.

ROSALINA

Terpopuler:
Boeing Siap Bantu Industri Pesawat Indonesia

Indonesia Diklaim Lebih Baik dari OECD dan BRICS

Bursa dan Bapepam Minta Penjelasan Bumi Resources

DPR:Produk Gadai Emas Bank Syariah Bermasalah

Perbankan Sambut Baik Keputusan MK Soal Piutang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

1 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

2 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

10 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

13 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

34 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

40 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

42 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

58 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

23 Januari 2024

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.