TEMPO.CO, Jakarta - Konsultan Pembangunan Jembatan Selat Sunda, Wiratman Wangsadinata, mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan proyek tersebut. Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak perlu mengandalkan swasta--dalam hal ini konsorsium Graha Banten Lampung Sejahtera.
"Pemerintah mengambil alih dari konsorsium dengan melakukan studi kelayakan Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)," kata Wiratman ketika dihubungi Tempo pada Senin, 1 Oktober 2012.
Menurut Wiratman, jika pemerintah menangani studi kelayakan proyek ini, maka akan lebih mudah dan hemat anggaran. Dia mengatakan pemerintah hanya perlu mengeluarkan Rp 2 triliun yang digunakan untuk menggarap studi kelayakan.
Selain itu, anggaran tadi juga digunakan untuk mengganti prastudi kelayakan yang dilakukan oleh konsorsium. Untuk melakukan studi kelayakan ini, kata dia, pemerintah tinggal membentuk tim nasional yang bisa dibantu ahli luar negeri.
Langkah selanjutnya, kata dia, baru pemerintah melakukan tender untuk menentukan siapa pemenang Badan Usaha Kawasaan Industri Strategsi Selat Sunda (BUKSIS). Badan ini, kata Wiratman, yang nantinya tinggal mencari investor pendanaan.
Sehingga, kata Wiratman, pemerintah tidak perlu memikirkan kebocoran akan penggunaan APBN dalam menggarap proyek ini. Pembangunan Jembatan Selat Sunda memang menelan anggaran cukup besar, yaitu lebih dari Rp 200 triliun.
Saat ini pembahasan pembangunan Jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera ini sedang ada di tangan tim 7. Hanya saja hingga saat ini tim 7 belum menemukan mufakat soal siapa yang akan menggarap jembatan sepanjang 30 kilometer tersebut.
SYAILENDRA
Berita populer:
Tokoh di Balik Penghentian Pemutaran Film G30S
Untuk Tabok PKI, Tentara Pinjam Tangan Rakyat
Tiga Pesan Soeharto Kala G30S/PKI
Pengakuan Anwar Congo, Algojo di Masa PKI 1965
Ketika Ibu Nasution Melihat Keke
Jadi Ade Irma, Keke Tumbuan Kenyang Ledekan