Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Libya Minati Tuna Kaleng Indonesia  

image-gnews
TEMPO/Subekti
TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Denpasar - Masyarakat Libya mengaku belum mengenal keunggulan produk-produk perikanan asal Indonesia. Karena itu, negara tersebut berharap Indonesia mau mempromosikan produk perikanan yang dimiliki ke negara yang berada di Afrika Utara ini.

Salah seorang anggota sidang Codex Committe on Fish and Fishery Products (CCFFP) ke-32 asal Libya, Toufik Hassan, mengatakan, tingkat konsumsi ikan di negara itu tergolong tinggi, mencapai sekitar 50-60 kilogram per kapita per tahun. Sedangkan di Indonesia sekitar 30,5 kilogram.

"Indonesia bisa ekspor ke Libya, yang terpenting sosialisasi produk perikanan kepada kami, apa yang menarik yang bisa ditawarkan," kata Toufik di sela-sela sidang CCFFP ke-32 di Bali, Selasa, 2 Oktober 2012.

Selama ini, ia melanjutkan, Libya banyak mengimpor produk perikanan beku atau kalengan. Kebanyakan impor berasal dari Amerika Selatan untuk calamari atau udang beku. Selain Amerika Selatan, Libya juga banyak mengimpor produk perikanan dari Spanyol, Italia, dan Thailand.

Menurut dia, Indonesia bisa mengekspor produk perikanan berupa tuna kaleng. Alasannya, masyarakat Libya pasti akan menyukai ikan tuna. "Saya pernah dengar produk Indonesia ikan tuna kaleng, mungkin bisa ekspor ke kami," katanya.

Libya sendiri, disebutkan Toufik, memiliki garis pantai sepanjang 2.000 kilometer dan dilalui laut Mediterania. Karena itu, katanya, Libya mempunyai produk perikanan berupa sarden kaleng atau sarden beku.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Saut Hutagalung, menyatakan Indonesia tengah membuka jalan untuk menjajaki pasar ekspor baru dalam sidang Codex Produk Perikanan ke-32 yang diselenggarakan di Bali mulai 1-5 Oktober ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menuturkan akan memanfaatkan peluang promosi dengan mendekati delegasi-delegasi Afrika Selatan dan Nigeria. Kedua negara ini dinilai bisa menjadi pintu masuk ekspor ikan kaleng sarden ke wilayah Afrika, termasuk Libya

Kementerian Perikanan, kata Saut, juga berupaya memperluas pasar ekspor ikan tuna kaleng ke Spanyol dan Portugal. Tidak hanya itu, Indonesia pun membidik pasar Eropa Timur, terutama negara-negara di luar Uni Eropa, seperti Rusia dan Ukraina.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengimbuhkan, Indonesia, sebagai negara penghasil sekaligus konsumen produk perikanan, akan turut aktif dalam kegiatan Codex untuk menjamin kesehatan serta menjalankan praktek perdagangan yang jujur.

"KKP akan mendorong standar produk perikanan agar memiliki mutu baik, berkesinambungan, dan berdaya ekonomis tinggi," ujarnya di hadapan delegasi Komite Codex.

Standar Codex mengatur perdagangan produk perikanan, antara lain ikan beku, udang beku, lobster beku, cumi-cumi beku, fillet ikan beku, tuna kaleng, udang kaleng, sarden kaleng, kecap ikan, dan sebagainya. Codex dibentuk dengan tujuan melindungi kesehatan konsumen, menjamin praktek yang jujur dalam perdagangan pangan internasional, serta mempromosikan koordinasi pekerjaan standardisasi pangan.

ROSALINA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

7 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

18 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

36 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

37 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

37 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

38 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

38 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

51 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

59 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

19 Februari 2024

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.