TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan terdapat 259 kasus penyimpangan penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah pada 2012. Hal tersebut ditemukan BPK dari hasil pemeriksaan semester I tahun 2012 dan mengakibatkan kerugian negara.
"Ada 259 kasus dengan kerugian negara senilai Rp 77 miliar," kata ketua BPK, Hadi Purnomo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2012.
Dari total kerugian negara tersebut, sebanyak 86 kasus sebesar Rp 40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif. Sedangkan 173 kasus senilai Rp 36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda atau melebihi standar yang ditetapkan.
Penyimpangan perjalanan dinas yang selalu berulang antara lain disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Selain itu, pejabat terkait tidak melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai.
"Pengendalian oleh atasan langsung lemah dan terdapat biro perjalanan yang menyediakan tiket palsu, boarding pass palsu, dan bill (kuitansi) hotel palsu," katanya.
Wakil Ketua Hasan Bisri menambahkan selama ini ada kecenderungan rekomendasi dari BPK hanya dikembalikan, tidak ada efek jera dari kementerian dan lembaga. Kali ini Hasan mempersilakan jika aparat hukum memproses penyelewengan perjalanan dinas tersebut. "Di sini itu memang pemberani-pemberani untuk melakukan hal itu. Padahal, pasti ketahuan.”
Menurut Hasan, salah satu kelemahan yang memicu kerap terjadinya penyimpangan perjalanan dinas adalah belum dimunculkannya biaya perjalanan dinas dalam sistem akuntansi sebagai satu mata anggaran tersendiri. “Tapi masuk menyelinap di belanja barang. Ini yang menyebabkan kontrol lemah," katanya.
Dalam sistem akuntansi yang diterapkan sebelumnya, belanja pegawai mempunyai mata anggaran sendiri dan terpisah dari belanja barang. Ke depan, Hasan meminta agar pemerintah kembali menggunakan sistem akuntansi lama agar memudahkan pemantauan. "Munculkan kembali biaya anggaran dinas agar lebih gampang dipantau dan gampang dinilai kinerjanya," katanya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terpopuler lainnya:
Algojo Penumpas PKI Dibayar Rp 150 Ribu dan Beras
Pemerintah Belum Mau Minta Maaf atas Tragedi 1965
2 Surat Sakti Jokowi Menuju DKI-1
Ayah Fitrah Menangis di Hadapan Siswa SMAN 70
Lelang Keperawanan demi Bantu Tunawisma
