Tuntutan Buruh Sama, Tolak Alih Daya

Tuntutan Buruh Sama, Tolak Alih Daya

Para buruh menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing dan kontrak karena dianggap merugikan kaum buruh. ANTARA/Lucky R.

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi buruh di Bandung, yang dipusatkan di Gedung Sate, hari ini menyerukan penolakan terhadap sistem kerja alih daya atau outsourcing. "Isu kami dengan kawan-kawan buruh di daerah lainnya seragam," kata Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, di sela aksi demo, Rabu, 3 Oktober 2012.

Buruh meminta revisi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang komponen survei kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60 komponen menjadi 122 komponen, menolak pembayaran iuran BPJS, serta menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak dari Rp1,32 juta menjadi Rp 5 juta.

Khusus penolakan pembayaran iuran BPJS, kata Roy, diusulkan karena jaminan kesehatan buruh berdasarkan Undang-Undang 13/2003 merupakan kewajiban pengusaha. "Dengan rancangan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditanggung sendiri," kata dia.

Untuk revisi aturan soal penentuan komponen survei KHL, buruh meminta penambahannya menjadi 122 komponen dari tuntutan semula 86 komponen. Tuntutan perubahan komponen itu untuk penetapan upah minimum pada 2014. "Untuk yang sekarang, kami pakai yang 60 komponen," kata dia. "Perjuangannya sengaja dari sekarang."

Menurut Roy, masih banyak komponen yang masuk dalam kategori kebutuhan primer dan sekunder buruh belum masuk dalam hitungan survei KHL, di antaranya komponen alat komunikasi dan pulsa telepon. "Dengan pemberlakuan 122 komponen itu, upah lajang naik menjadi antara Rp 3 juta hingga Rp 4 juta sebulan," kata dia.

Dia menambahkan, mayoritas pabrik dan industri di Bandung Raya berhenti beroperasi karena buruhnya ikut aksi itu. "Hanya sebagian di Sumedang yang masih beroperasi, karena jumlahnya juga sedikit," kata dia.

Berdasarkan pantauan Tempo, ribuan buruh sudah berkumpul sejak pukul 10.00 WIB. "Sebagian masih dalam perjalanan. Ini berasal dari buruh di Bandung Raya," kata Roy.

Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Abdul Rakhman Baso, mengatakan semua personel kepolisian dilibatkan dalam pengamanan aksi buruh di Jalan Diponegoro, di depan Kompleks Gedung Sate.

"Sekitar 2.000 buruh sudah berkumpul di depan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu, yang sengaja ditutup untuk aksi itu," katanya. "Masih ada yang merapat sedang dikawal petugas sekitar 1.000 buruh lagi."

Sambil menunggu rekannya yang masih dalam perjalanan menuju titik kumpul di Gedung Sate, buruh asyik berjoget mendengarkan musik dangdut, sambil diselingi orasi. Buruh berencana bertemu perwakilan pemerintah Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat untuk menyampaikan tuntutannya.

AHMAD FIKRI



Terpopuler:
Jaga Demo Buruh, Polda Terjunkan 15 Ribu Personel

Buruh Ancam Mogok Hingga Senin Depan

Tiga Tuntutan Buruh Pada Demo Hari Ini

Titik Terbesar Demo Buruh: Kawasan Industri Bekasi

Penumpang Hadang Kereta Api di Stasiun Rawa Buaya

Komentar (1)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
Agar Pengusaha & Buruh sama2 senang thd Outsourcing: 1. Buruh Outsourcing (BO) dibayar lebih tinggi dibandingkan UMP (misalnya 30-40%) 2. Perusahaan wajib membayar premi asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja utk BO 3. Tidak ada perbedaan uang transport dan uang makan antara BO dan karyawan tetap 4. Benefit lain yg diperoleh karyawan tetap juga berlaku utk BO seperti Hak Cuti, Insentif, Bonus, THR dll Dengan upah BO lebih tinggi maka buruh akan lebih suka dg status tsb. Perusahaan juga tdk akan rugi krn upah premium tsb bisa menutup biaya yg fix/pasti apabila menjadi karyawan tetap terlebih untuk perusahaan seperti pembuat sepatu, garmen atau tool manufacturing lainnya yg pekerjaannya bergantung kepada perusahaan pemberi order. Bisa dibayangkan apabila sebuah perusahaan memiliki karyawan tetap sementara perusahaan tidak/belum menerima order, sehingga karyawan menganggur tdk ada pekerjaan tetapi harus dibayar. Apabila kondisi ini terus menerus terjadi maka perusahaan tsb akan bangkrut karena tidak ada pemasukan. Dalam hal ini buruh dan pengusaha sama2 rugi. Saya rasa pengusaha tidak masalah dg upah premium tsb untuk BO, apalagi misalnya uang siluman untuk pengurusan perijinan yg sengaja dibuat blibet oleh aparat pemerintah. Saya rasa uang siluman ini jauh lebih besar dibandingkan selisih nilai utk upah premium BO. Ini kejadian nyata sebuah perusahaan di Pulo Gadung harus membayar uang siluman kepada oknum pegawai Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta Rp 50 juta setiap kunjungan. Perusahaan tsb memang bermasalah dalam hal perijinannya seperti IMB dll, yang apabila diurus dan diputihkan memakan biaya diatas Rp 6,5 milyar. Belum lagi upeti untuk oknum pejabat (initial Ibu LS) di Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur yg harus juga diberi agar urusan beres. Apabila uang siluman ini tidak ada, perusahaan tdk keberatan dg tuntutan buruh untuk menaikan upah sesuai KHM bukan UMP.
Wajib Baca!
X