Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lapor Biaya Sekolah, Orang Tua Diduga Diintimidasi  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Seorang relawan memperlihatkan kaleng gerakkan pengumpulan koin untuk Pendidikan, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2012. Gerakan tersebut mengajak masyarakat untuk mengumpulkan uang koin yang bertujuan untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan sekolah kembali. TEMPO/Imam Sukamto
Seorang relawan memperlihatkan kaleng gerakkan pengumpulan koin untuk Pendidikan, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2012. Gerakan tersebut mengajak masyarakat untuk mengumpulkan uang koin yang bertujuan untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan sekolah kembali. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pasangan Tarmudi dan Dahmiyatun yang pernah melaporkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah-DIY tiba-tiba mencabut laporan yang pernah mereka sampaikan pada 20 September 2012 lalu.

Laporan pengaduan ke Ombudsman tersebut berkaitan dengan tidak adanya keringanan bagi mereka untuk membayar sumbangan pembinaan pendidikan Rp 255 ribu dan biaya praktek kecantikan Rp 850 ribu di sekolah anaknya. Anak Tarmudi duduk di kelas dua sekolah tersebut.

Sedangkan dua pelapor lainnya, yakni Jumiyem dari Bantul dan Arum dari Yogyakarta, tidak melakukan pencabutan. “Meskipun laporannya dicabut, kami tetap akan menindaklanjuti karena pendidikan adalah persoalan mendasar, harus dikawal,” kata pelaksana tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah-DIY, Budhi Masturi, saat ditemui di kantornya.

Tarmudi dan Dahmiyatun sebelumnya mendatangi kantor Ombudsman bersama Jumiyem dan Arum. Mereka didampingi lembaga swadaya masyarakat Madani yang mengurusi persoalan pendidikan. Dahmiyatun mengeluhkan pencabutan kartu menuju sejahtera (KMS) oleh Dinas Sosial Yogyakarta sehingga dia tidak lagi memperoleh keringanan biaya sekolah. Padahal, suaminya hanya tukang sol sepatu dan Dahmiyatun menderita stroke sejak 2010. “Kami menduga ada intimidasi terhadap keluarga Tarmudi. Bahkan, surat itu dibawa oleh anak-anak muda dengan mengenakan seragam putih abu-abu ke Ombudsman,” kata Budhi.

Dugaan tersebut diperkuat dengan surat pencabutan laporan yang diketik rapi dengan komputer dan menggunakan bahasa yang digunakan orang berpendidikan. Padahal, Tarmudi kepada Budhi menyatakan tidak bisa mengoperasikan komputer. Surat pencabutan yang ditandatangani Tarmudi dan Dahmiyatun itu tertanggal 18 September 2012 dan laporan ke Ombudsman disampaikan pada 20 September 2012. “Pelapor kelihatan gugup dan ketakutan. Masak pelapor bilang yang membuat surat (adalah) pelanggan sol sepatunya,” kata Budhi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Budhi juga menilai isi surat pencabutan laporan tersebut banyak menguntungkan pihak sekolah. Pelapor menyatakan bukan pemegang KMS sehingga tagihan dari sekolah dianggap wajar. Pelapor berharap hak mendapatkan KMS diberikan kembali. Namun, jika tidak, pelapor menyatakan ikhlas 100 persen dan akan bekerja keras untuk membiayai sekolah anaknya.

Kepala SMK Negeri 6 Yogyakarta, Sugeng Sumiyoto, membantah bahwa sekolah mengintimidasi keluarga siswanya. “Enggak benar itu. Saya enggak mau komentar lagi, nanti salah omong lagi,” kata Sugeng. Ia pun segera berlalu dengan mobil dinasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan dan Bantuan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Tri Maryatun, mengatakan data yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang diberikan warga saat menjalani proses verifikasi, menjadi salah satu sebab pembatalan warga miskin dari daftar pemegang kartu menuju sejahtera. “Harus dicek dulu, tapi belum ada surat juga dari Ombudsman kepada kami,” katanya.

PITO AGUSTIN RUDIANA | ANANG ZAKARIA

Terpopuler:

Wali Kota Palu: Banyak Calo Anggaran di DPR

4 Perwira Polda Sulsel Ikut Seleksi Penyidik KPK 

TNI : Pilot Cessna Tidak Terlibat Spionase 

KPK Periksa Irjen Djoko Susilo Jumat Ini 

Staf Nazar Dicecar 10 Hal Soal Kongres Demokrat 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Biaya Pendidikan Pilot di 5 Sekolah Penerbangan, Tembus Rp 1,8 M

15 Agustus 2023

Ilustrasi pilot. Istimewa
Biaya Pendidikan Pilot di 5 Sekolah Penerbangan, Tembus Rp 1,8 M

Biaya pendidikan pilot berkisar Rp500 jutaan sampai Rp1,8 miliar tergantung jenis lisensi, meliputi Lisensi Pilot Pribadi (PPL) hingga Lisensi Pilot Komersial (CPL)


Cara Daftar PIP Kemendikbud 2023, Cek Syarat dan Besaran Bantuannya

6 Juli 2023

Sejumlah siswa menyeberangi Sungai Ciujung untuk sekolah di Desa Sukaluyu, Cikadu, Cianjur Selatan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu, 10 Agustus 2022. Siswa menerjang sungai karena tidak ada akses jalan lain untuk menuju sekolah mereka sejak 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Cara Daftar PIP Kemendikbud 2023, Cek Syarat dan Besaran Bantuannya

Simak cara daftar PIP Kemendikbud 2023 di sini.


BSU Tahap Empat Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Pemenuhan Kebutuhan sebagai Prioritas

4 Oktober 2022

Ilustrasi Bantuan Subsidi Upah. shutterstock.com
BSU Tahap Empat Cair, Perencana Keuangan Ingatkan Pemenuhan Kebutuhan sebagai Prioritas

Perencana Keuangan mengatakan dana BSU mestinya difokuskan untuk bisa mengatasi kewajiban dulu, seperti untuk kurangi utang dan biaya anak sekolah.


Tips Menyiapkan Dana Pendidikan Anak dalam Setahun

3 Agustus 2020

Ilustrasi anak siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Prima Mulia
Tips Menyiapkan Dana Pendidikan Anak dalam Setahun

Biaya sekolah semakin mahal, apalagi swasta. Untuk itu, orangtua perlu menyiapkan dana pendidikan lebih awal. Begini caranya.


Susul Gopay, OVO Juga Siap Layani Pembayaran SPP

19 Februari 2020

Ilustrasi GoPay atau GoBills. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
Susul Gopay, OVO Juga Siap Layani Pembayaran SPP

OVO menyatakan siap menyusul pesaingnya, Gopay, untuk melayani pembayaran biaya sekolah alias SPP.


Jadi Kenyataan, Kini Bayar SPP Benar-benar Bisa Pakai Gopay

17 Februari 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan sambutan pada puncak peringatan HUT Ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 30 November 2019. Acara tersebut mengangkat tema
Jadi Kenyataan, Kini Bayar SPP Benar-benar Bisa Pakai Gopay

Kini, biaya sekolah seperti SPP bisa dibayar dengan Gopay melalui fitur Gojek GoBills.


Kiat Jessica Iskandar Mengumpulkan Biaya Sekolah Anak

7 Desember 2018

Jessica Iskandar bersama putranya, El Barack, menyapa sejumlah anak asuh di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi di Jakarta, Selasa, 12 Juni 2018. TEMPO/Nurdiansah
Kiat Jessica Iskandar Mengumpulkan Biaya Sekolah Anak

Meski baru berusia 4 tahun, anak Jessica Iskandar sudah punya penghasilan sendiri yang cukup besar sehingga cukup untuk biaya sekolahnya nanti.


Biaya Sekolah Anak Mahal, Ini yang Dilakukan Eriska Rein

28 November 2018

Eriska Rein. Tabloidbintang.com
Biaya Sekolah Anak Mahal, Ini yang Dilakukan Eriska Rein

Untuk mengantisipasi biaya sekolah anak yang mahal, Eriska Rein mengaku sudah mempersiapkan segalanya sejak dini.


BI: Tingginya Inflasi Inti Disebabkan Biaya Sekolah

3 Agustus 2018

Sejumlah siswa menunjukkan kartu gratis wajib belajar 12 tahun ketika Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyerahkan bantuan biaya sekolah di Yayasan Al-Khairiyah, Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (24/8). ANTARA/Ardiansyah Indra Kumala
BI: Tingginya Inflasi Inti Disebabkan Biaya Sekolah

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan inflasi inti pada Juli 2018 sebesar 0,41 persen.


Bekasi Batal Berikan Dana Hibah Pendidikan ke Jawa Barat

10 Agustus 2017

Sebanyak 72 pelajar di SMA Negeri 10, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi nasibnya terkatung-katung. TEMPO|Adi Warsono
Bekasi Batal Berikan Dana Hibah Pendidikan ke Jawa Barat

Dana hibah sebesar Rp 40 miliar untuk membantu biaya pendidikan SMA/SMK dari Pemerintah Kota Bekasi batal diberikan ke provinsi Jawa Barat.