TEMPO.CO, Jakarta - Buruh mengancam untuk melakukan aksi mogok nasional pada hari ini hingga Senin, 8 Oktober 2012. Para buruh ini menuntut tiga poin, yakni penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, penetapan komponen hidup layak, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan buruh oleh pengusaha.
“Buruh mengancam mogok nasional selama sepekan atas tiga poin tuntutan karena pemerintah tidak memberi kepastian dalam karier dan kenaikan gaji,” kata Wakil Ketua Komisi Ketenagakerjaan Dewan Perwakilan Rakyat, Nova Riyanti Yusuf, dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu, 3 Oktober 2012.
Nova menyebutkan, sistem outsourcing mulanya dikenal di Indonesia pada 2003 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, sistem ini menjadi persoalan karena dianggap merugikan para buruh, seperti tidak ada kepastian kenaikan gaji. Undang-undang ini sudah berulang kali diujikan ke Mahkamah Konstitusi, terakhir oleh Didik Suprijadi, pekerja dari Alinsi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) yang kemudian dikabulkan.
Mahkamah memutuskan bahwa perusahaan tidak lagi diberi kesempatan memberi pekerjaan yang sifat objeknya tetap meskipun bersifat penunjang. “Contohnya, bank yang saat ini banyak mempekerjakan teller atau customer service dengan sistem outsourcing,” ujarnya.
Ia mengapresiasi pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigarsi Muhaimin Iskandar beberapa hari lalu bahwa instusinya akan segera mengeluarkan peraturan menteri soal batasan pekerjaan yang boleh menggunakan sistem outsourcing.
“Saya harap peraturan menteri dapat secara tegas mengatur perusahaan atau agen penyedia pekerja outsourcing di luar lima jenis pekerjaan yang dibolehkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (cleaning service, keamanan, transportasi, katering, dan pemborongan pertambangan) harus dibubarkan,” ujarnya.
Ihwal penolakan pembayaran upah murah dan penambahan komponen hidup layak, menurut dia, sesungguhnya upah minimum regional di seluruh daerah di Indonesia naik setiap tahunnya, namun sangat minim. “Jumlah komponen KHL yang diatur dalam Peraturan Menteri juga sudah bertambah dari 46 jenis menjadi 60 buah jenis komponen, kurang 20 buah dari tuntutan buruh sebanyak 80 buah komponen. Itu patut diapresiasi,” ujarnya.
Penurunan iuran pengusaha sebesar 3 persen dan kekurangannya ditangguh oleh buruh sebesar 2 persen, menurut Nova, adalah tidak adil. Sebab, faktanya selama buruh telah melakukan iuran sebesar kewajiban yang terhitung dalam slip gaji buruh, di mana di Jamsostek tercatat sebagai akun individu buruh dan melalui pengusaha hanya numpang lewat pembayaran. “Jadi, tidak benar kalau buruh tidak bayar iuran,” ujarnya.
Nova mengatakan soal penetapan peraturan pelaksana tentang jaminan sosial dan jaminan kesehatan, Komisi Ketenagakerjaan sudah menanyakan perkembangannya pada pemerintah. Pasalnya, pemerintah hanya punya waktu kurang dari dua bulan untuk mengesahkan peraturan pelaksana soal program jaminan kesehatan yang telah disahkan Presiden dalam UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada 25 November 2011.
AYU PRIMA SANDI
Berita Terkait:
Buruh Mohon Masyarakat Hindari Titik Demo Ini
Tiga Tuntutan Buruh Pada Demo Hari Ini
Titik Terbesar Demo Buruh: Kawasan Industri Bekasi
Ratusan Ribu Buruh Tangerang Demo di 27 Titik
Sebabkan Macet, Buruh Minta Maaf
