TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus meminta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memerangi kejahatan korupsi dan segala bentuk penyimpangan anggaran daerah dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan yang telah disahkan.
"Ada hal sederhana namun sangat penting, agar dengan adanya Keistimewaan Yogyakarta ini, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur dapat semakin meningkatkan pengawasan dalam penggunaan anggaran," kata Presiden dalam sambutan pelantikan di Istana Gedung Agung Yogyakarta, Rabu, 10 Oktober 2012.
UU Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 membuat Yogyakarta memiliki kewenangan penataan daerah secara khusus, mulai dari pengisian jabatan kepala daerah hingga hal lain, juga disertai dengan dukungan dana keistimewaan. "Jangan sampai ada kebocoran anggaran," kata SBY.
Dia mengatakan, setiap rupiah anggaran negara merupakan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. "Perwujudan kesejahteraan itu harus dilakukan berkelanjutan dan diawasi secara ketat oleh semua pihak dengan pengawasan kepala daerah," kata dia.
Dana Keistimewaan Yogyakarta hingga kini masih belum diketahui berapa besarannya. Anggota Tim Asistensi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan, Achiel Suyanto, menyatakan, dari pembahasan pemerintah DIY dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta DPR RI pada September 2012 lalu, baru diketahui sekitar Rp 1 triliun per tahun yang diambilkan dari dana APBN.
PRIBADI WICAKSONO
Berita Terkait
Kala SBY Jadi Bambang Susilo di Pelantikan Sultan
Presiden SBY Beri Sambutan dalam Pelantikan Sultan
Sultan Dilantik, Hotel Sekitar Malioboro Penuh
Pedagang Malioboro Libur di Hari Pelantikan Sultan
Pukat UGM: Sultan Harus Istimewa Berantas Korupsi
Ratu Hemas Minta Pelantikan Sultan Tak Dikepung
