TEMPO.CO, Palopo - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nursyalam Syamsuddin, mengambil sikap walk out dari ruang rapat paripurna yang digelar di DPRD Luwu Utara, Senin, 15 Oktober 2012. Gara-garanya, ia tidak setuju pemberian anggaran untuk pembelian Jeep Wrangler sebagai mobil dinas bupati.
Rapat paripurna itu dalam rangka laporan Badan Anggaran terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2012. Salah satu item dalam pembahasan di Banggar adalah persetujuan pembelian mobil buatan Amerika Serikat seharga Rp 1 miliar itu untuk Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi.
Saat ini, Bupati memiliki mobil dinas Toyota Camry dan Toyota Alphard. Harga dua mobil tersebut juga kurang-lebih Rp 1 miliar. Di Luwu Raya, bupati yang menggunakan Jeep Wrangler sebagai kendaraan dinas adalah Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma, yang dibeli beberapa tahun lalu.
Nursyalam Syamsuddin mengatakan, pembelian kendaraan itu tidak substansial. Sebab, masih banyak hal lain yang lebih dibutuhkan, seperti pembuatan jalan, jembatan, atau pengadaan mobil ambulans.
"Saya menolak dengan tegas rencana itu. Pembelian kendaraan operasional bagi Bupati adalah pemborosan. Sebab, kendaraan dinas Bupati sudah ada dua," katanya.
Dia mengakui, kendaraan operasional jenis jip memang cocok untuk kondisi wilayah Luwu Utara yang berpegunungan. Namun, karena kendaraan dinas sudah ada dua, maka pembelian tersebut adalah pemborosan.
"Kenapa bukan sebelumnya jip tersebut dibeli. Bukan Alphard atau Camry. Itu saja yang dijadikan kendaraan operasional atau mobil lain yang harganya tidak terlalu mahal," katanya.
Kepala Bidang Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Tafsil, yang dihubungi, mengakui pemerintah memang menganggarkan pembelian jip untuk Bupati.
Menurut dia, mobil tersebut sangat dibutuhkan sebagai kendaraan operasional. Kendaraan yang dimiliki Bupati saat ini tidak dapat menjangkau wilayah yang berada di pegunungan. "Walaupun tergolong mobil mewah, saya pikir itu sangat cocok untuk kondisi wilayah Luwu Utara. Harganya memang mencapai Rp 1 miliar," katanya.
MUHAMMAD ADNAN HUSAIN
Berita Terpopuler
Peluang Anas Jadi Capres Demokrat Tertutup?
Kompolnas Bahas Hasil Investigasi Kasus Novel
Soal Simulator, Puluhan Penyidik Polri Datangi KPK
Solusi SBY untuk Cicak dan Buaya
DPR Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang KPK
