Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Jawa Timur Telan Dana Hampir Rp 1 Triliun  

image-gnews
Jembatan Suramadu. ANTARA/Iggoy el Fitra
Jembatan Suramadu. ANTARA/Iggoy el Fitra
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Jawa Timur, Suprayitno, menjelaskan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2013 mendatang mencapai Rp 943 miliar. Jumlah tersebut bahkan hanya untuk satu putaran.

Menurut Suprayitno, dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 646 miliar di antaranya untuk kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dan Rp 206 miliar untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur. Selebihnya untuk biaya pengamanan, khususnya kepolisian Rp 78 miliar serta TNI yang mem-back-up pengamanan Rp 13 miliar.

"Selanjutnya, angka-angka ini akan kami tetapkan untuk segera bisa dicairkan," kata Suprayitno seusai menghadiri rapat bersama Desk Pilkada di kantor Gubernur Jawa Timur, Senin, 15 Oktober 2012.

Suprayitno menjelaskan pula bahwa bila pelaksanaan pemilihan berlangsung dua putaran atau lebih, anggaran tambahan yang dibutuhkan akan dibicarakan lebih lanjut.

Adapun tahapan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan dimulai pada Februari 2013. Sedangkan pelaksanaan pemilihan pada Agustus 2013.

Ketua Bawaslu Jawa Timur Sri Sugeng Pujiatmiko mengatakan, anggaran terbesar yang digunakan pihaknya adalah untuk honor pengawas lapangan. Jumlahnya 17.006 orang, yang akan dibagi masing-masing dua orang di setiap desa atau kelurahan. Mereka bekerja selama empat bulan. "Setiap orang diberi honor Rp 750 ribu per bulan,” ujar Sri Sugeng.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bawaslu juga membentuk panitia pengawas (Panswas) di seluruh kabupaten dan kota. Masing-masing kabupaten dan kota terdiri dari tiga orang yang dibantu oleh enam orang staf. Setiap petugas Panwas mendapat gaji Rp 5 juta per bulan.

Di tingkat kecamatan dibentuk Panwascam sebanyak tiga orang, yang akan dibantu staf yang berjumlah empat orang. Gaji setiap petugas Panwascam Rp 1,5 juta per bulan.

FATKHURROHMAN TAUFIQ

Berita terpopuler lainnya:
Novel Baswedan Memburu Koruptor hingga ke Dukun
Begini Cara KPK Melindungi Novel

Novi Amilia Pernah Jadi Sampul Seksi di Popular

Di Balik Jumat Keramat Ada Komjen Sutarman?

Model Berbikini Itu Juga Penyanyi Dangdut

Basuki Pilih Tinggal di Pluit daripada Rumah Dinas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.