TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk mempresentasikan proyek monorel di minggu pertamanya menjabat sebagai gubernur.
"Saya minta besok (Kamis hari ini). Kalau enggak bisa ya minggu depan," ujar Joko Widodo usai menemani Presiden Susilo Bambang Yuhoyono di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Oktober 2012.
Jokowi ingin pembangunan monorel dapat segera terwujud. Namun, dia ingin mendapatkan penjelasan dari pencetus konsorsium, Adhi Karya, soal terhambatnya proyek tersebut. "Dipresentasikan dulu baru saya putuskan. Kalau bisa ya langsung jalan," katanya.
Mengenai pergeseran koridor busway jika proyek monorel jadi dibangun, Jokowi belum bisa berkomentar banyak. Dia ingin mendengarkan presentasi mengenai proyek itu terlebih dulu.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono masih enggan berkomentar mengenai proyek monorel yang bakal dihidupkan kembali pada pemerintahan Jokowi. "Masih menunggu arahan Pak Gubernur," kata Pristono.
Dalam waktu dua-tiga hari ini, Pristono rencananya akan melakukan presentasi ke Jokowi mengenai seluruh permasalahan lalu lintas di Jakarta.
Menurutnya, warga Jakarta telah mengetahui kondisi tiang pancang monorel yang tidak digunakan beberapa tahun belakangan ini. "Ke depannya masih menunggu Pak Gubernur," ujarnya.
Pemerintah rencananya akan menghidupkan kembali proyek monorel ini. Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, mengatakan untuk pembangunan tahap pertama proyek ini akan melewati rute Tanah Abang, sekaligus Depona, lalu melewati Waduk Melati, Bundaran Hotel Indonesia, Dukuh Atas, Kuningan, Mega Kuningan, dan kawasan SCBD Senayan.
Total rute yang dilewati itu adalah 13 kilometer dengan 16 stasiun, melewati 21 mal, 110 gedung perkantoran, 26 pasar dan sekolah, serta 19 apartemen. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk tahap pertama ini, kata Kiswo, berkisar antara Rp 12 triliun hingga Rp 13 triliun.
Nantinya, dana akan ditanggung bersama badan usaha milik daerah, PT Inka, dan PT LEN Industri. "Proyek tidak akan menggunakan APBD. BUMN akan tanggung 30 hingga 40 persen dibagi tiga, sisanya BUMD," ujarnya.
SUTJI DECILYA
Berita Lainnya:
Jokowi-Ahok Awasi Bawahan dengan CCTV
Dewan Pembina Sedih Demokrat Terpuruk
Makin Malam, ''Ciyus'' ''Miapah'' Ramai di Dunia Maya
Jadi Ayah di Usia 96 Tahun, Seks 4 Kali Semalam
Cari Tambahan, Pak Guru Jualan Minuman Keras