TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Unit Pengelola Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Wilayah Satu DKI Jakarta, Kusnindar, mengungkapkan rencana rehabilitasi terhadap 11 dari 26 blok rusunawa Marunda, Jakarta Utara, terancam batal. Alasannya, aset 11 blok yang pembangunannya dibiayai oleh APBN tersebut belum diserahkan kepada pengelola untuk ditangani hingga saat ini.
"Kalau tak ada pengalihan aset, kami selaku pihak UPT tidak bisa menangani rehabilitasi 11 blok rusunawa Marunda yang APBN," ujar Kusnindar kepada Tempo, Sabtu, 20 Oktober 2012.
Dia sangat menyayangkan kalau pembatalaan rehabilitasi terjadi. Pasalnya, dalam APBD 2012, sudah disiapkan dana rehabilitasi blok APBN sekitar Rp 9 miliar.
"Kalau batal, ya dana itu dikembalikan ke sekretaris daerah. Padahal, misalkan bisa diserap, kami dan badan perencanaan teknis sudah memiliki bayangan bagaimana rehabilitasi akan dilakukan," ujar Kusnindar.
Untuk blok sisanya, kata Kusnindar, belum ada rencana rehabilitasi. Namun, perawatan secara berkala tetap dilakukan untuk menjaga kualitas rusunawa Marunda.
"Namun tentu kami punya skala prioritas. Yang perlu dijaga kualitasnya tak hanya rusunawa Marunda," ujar Kusnindar sambil mengatakan bahwa biaya perawatan berkala rusunawa di seluruh Jakarta Utara dianggarkan Rp 2,5 miliar untuk tahun ini.
Sebelumnya, saat Gubernur DKI Jakarta Jokow Widodo berkunjung ke Rusunawa Marunda, banyak warga rumah susun yang mengeluh. Santi, 30 tahun, salah satunya. Tinggal di rumah susun itu, kata dia, harus memiliki duit yang tidak sedikit. Bayangkan saja, pembayaran air Rp 5.500 per kubik. Sedangkan listrik bisa mencapai Rp 150 ribu per bulannya.
Ditambah lagi, lokasi rumah susun yang jauh tidak ditunjang moda transportasi yang memadai. "Jauh ke pasar," katanya. Sekretaris RW 10, Manalu, mengatakan, banyak keluhan lainnya yang ditemukan di rumah susun tersebut, seperti air PAM seringkai bocor hingga jendela yang copot.
ISTMAN MP
