TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Kerja Hambalang Dewan Perwakilan Rakyat, Zulfadli, meminta Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil audit mengenai proyek pembangunan pusat pendidikan olahraga nasional di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, paling lambat besok, Kamis, 25 Oktober 2012.
"Kalau mundur, bisa menambah dugaan kuat bahwa ada persoalan di BPK," ujarnya di kompleks parlemen, Rabu, 24 Oktober 2012.
Proses audit yang memakan waktu hingga sembilan bulan dinilai terlalu lama. "Kalau segera diserahkan, ini akan menjadi pintu masuk yang penting bagi Panja dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan persoalan Hambalang," ujar Fadli.
Jika nantinya dalam laporan hasil pemeriksaan, nama Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, tidak dicantumkan, maka Zulfadli memastikan terdapat kejanggalan. "Kami bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR akan mendalami dan meminta tinjauan terhadap laporan hasil pemeriksaan investigasi ini."
Fadli meminta KPK mempertimbangkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai transaksi mencurigakan senilai miliaran rupiah dalam proyek Hambalang. "Saya rasa laporan PPATK dan laporan BPK cukup bagi KPK untuk menetapkan para tersangka," ujarnya.
Menurut politikus Partai Golkar itu, DPR tidak mendesak PPATK untuk menyerahkan temuannya. Dia beralasan Panja Hambalang tidak akan memasuki wilayah hukum. DPR, ia berujar, hanya melihat bagaimana penyimpangan yang terjadi dari perencanaan anggaran sampai ambruknya bangunan Hambalang.
SATWIKA MOVEMENTI
