Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Tawari Keluarga Keraton Caleg Pemilu 2014

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Keraton Yogyakarta. dok. TEMPO/ Bernard Chaniago
Keraton Yogyakarta. dok. TEMPO/ Bernard Chaniago
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta berancang-ancang merekrut kader yang akan dijadikan bakal calon legislatif dalam Pemilihan Umum 2014. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDIP DIY Bambang Praswanto menuturkan, dari kalangan kader, yang akan direkrut berasal dari kalangan Keraton Yogyakarta. “Ada dari kalangan Keraton yang akan kami ajak bergabung,” kata Bambang, Selasa, 23 Oktober 2012.

Namun, Bambang enggan membeberkan siapa saja orang dari kalangan Keraton itu. Ia tak membantah ketika disodorkan nama-nama kalangan Keraton, seperti putri sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X, yakni Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, serta adik tiri Sultan, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo. "Kami masih membahasnya di jajaran internal struktural partai, belum bisa kami umumkan,” kata dia.

Selain dari kalangan internal kader, penjaringan juga disiapkan untuk tokoh masyarakat di luar kader seperti kalangan pengusaha, mantan birokrat, mantan pejabat pemerintah desa, dan ulama. Perekrutan di luar kader itu sebagai perwujudan klausul PDIP yang mengalokasikan 20 persen calon dari luar partai.

Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar-Lembaga Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bantul, Eko Juliantoro Nugroho, kepada Tempo mengatakan, usulan perekrutan di kalangan Keraton memang cukup kuat saat ini. “Tapi kalangan Keraton nantinya lebih menguatkan di pemilihan wilayah provinsi dan Kota Yogyakarta saja. Kalau daerah lain kan tidak ada keluarga Keraton, jadi lain rekrutmennya,” kata dia.

Eko menyatakan, PDIP tak mempermasalahkan meskipun sejumlah kalangan Keraton Yogyakarta sebelumnya berlatar belakang bukan PDIP. Seperti GBPH Prabukusumo yang berasal dari Partai Demokrat, dan Sultan yang berlatar Partai Golkar. Prabukusumo dan juga adiknya, GBPH Yudhaningrat, kini Kepala Dinas Kebudayaan DI Yogyakarta, dekat dengan mantan Bupati Bantul yang juga Ketua DPD PDIP DI Yogyakarta Idham Samawi.  “Semua kader yang diusung kan tetap menjalani kaderisasi dan pendidikan politik partai, agar tak hanya menjadikan partai sekadar kendaraan politik,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun wacana pengusungan kalangan Keraton oleh PDIP sudah mulai santer terdengar, Eko menuturkan belum ada pendekatan khusus dan resmi. Prabukusumo, ketika dimintai tanggapannya atas tawaran ini, menyatakan bahwa hingga kini belum ada permintaan resmi dari PDIP kepada dia. “Saya juga lagi belum mau berpolitik dulu,” kata Prabu. Ia tak mau menyebut pasti alasannya untuk tidak berpolitik itu.

Dia tak membantah saat ditanya soal trauma politik saat menjabat Ketua DPD Partai Demokrat yang ditinggalkannya pada 2010. PDIP pun baru akan memastikan daftar caleg sementara pada April 2013. Mereka yang dipilih harus memiliki kartu tanda anggota partai terlebih dahulu.

PRIBADI WICAKSONO

Berita populer:
Jokowi Pergoki Lurah dan Camat yang "Nakal"

Video Sidak Jokowi Diunggah ke Youtube

Jokowi Bangun Stadion Persija Rp 1,5 Triliun

Betulkah Jokowi Usir Bos MRT?

Ini, 10 Miliarder Indonesia 2012 Versi Forbes

Tiga Jurus Jokowi Atasi Banjir Kampung Pulo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sultan Hamengku Buwono X Gelar Open House setelah Absen 4 Kali Lebaran, Ada Jamuan Tradisional

4 hari lalu

Raja Keraton Yogya Sri Sultan HB X saat melaunching Museum Kereta Keraton Yogyakarta yang kini berganti nama menjadi Kagungan Dalem Wahanarata Selasa (18/7). Dok.istimewa
Sultan Hamengku Buwono X Gelar Open House setelah Absen 4 Kali Lebaran, Ada Jamuan Tradisional

Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam X absen gelar open house selama empat tahun karena pandemi Covid-19.


Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

29 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.


Sultan Hamengku Buwono X Heran Kasus Antraks di Sleman dan Gunungkidul Muncul Kembali, Karena Tradisi Ini?

31 hari lalu

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (kiri) dan  Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 Oktober 2022. Presiden Joko Widodo melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 sesuai dengan Undang-Undang No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIY. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Sultan Hamengku Buwono X Heran Kasus Antraks di Sleman dan Gunungkidul Muncul Kembali, Karena Tradisi Ini?

Sultan Hamengku Buwono X mengaku heran karena kembali muncul kasus antraks di Sleman dan Gunungkidul Yogyakarta. Diduga karena ini.


60 Event Meriahkan Hari Jadi DI Yogyakarta sampai April, Ada Gelaran Wayang dan Bazar

36 hari lalu

Tarian Beksan Trunajaya membuka Pameran Abhimantrana, Upacara Adat Keraton Yogyakarta yang digelar 9 Maret hingga 25 Agustus 2024. (Dok. Istimewa)
60 Event Meriahkan Hari Jadi DI Yogyakarta sampai April, Ada Gelaran Wayang dan Bazar

Penetapan Hari Jadi DI Yogyakarta merujuk rangkaian histori berdirinya Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat


Keraton Yogyakarta Gelar Pameran Abhimantrana, Ungkap Makna di Balik Upacara Adat

38 hari lalu

Tarian Beksan Trunajaya membuka Pameran Abhimantrana, Upacara Adat Keraton Yogyakarta yang digelar 9 Maret hingga 25 Agustus 2024. (Dok. Istimewa)
Keraton Yogyakarta Gelar Pameran Abhimantrana, Ungkap Makna di Balik Upacara Adat

Keraton Yogyakarta selama ini masih intens menggelar upacara adat untuk mempertahankan tradisi kebudayaan Jawa.


Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

49 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.


Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

49 hari lalu

Ratusan massa Aksi Rakyat Semesta melakukan aksi dukung hak angket kecurangan pemilu di depan kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Dalam aksinya massa membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai 'Tritura'. Yakni, turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.
Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.


Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

51 hari lalu

Perawat merapikan tempat tidur untuk pasien gangguan jiwa di Rumah Sakkit Khusus Daerah (RSKD) Dadi, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 12 Februari 2024. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi menyiapkan fasilitas berupa tempat tidur dan tenaga profesional spesial psikiatri bagi calon legislatif (caleg) yang depresi akibat gagal terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 nanti. ANTARA/Hasrul Said
Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.


Mengenal Tradisi Ngapem Ruwahan di Yogyakarta untuk Sambut Ramadan

52 hari lalu

Tradisi Ngapem Ruwahan digelar warga di Yogya sambut Ramadan. (Dok. Istimewa)
Mengenal Tradisi Ngapem Ruwahan di Yogyakarta untuk Sambut Ramadan

Tradisi Ngapem Ruwahan di Yogyakarta mengajak saling memaafkan dan persiapan mental sebelum ibadah puasa Ramadan.


Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

53 hari lalu

Menko Polhukam yang baru dilantik, Hadi Tjahjanto berjabat tangan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

Usai dilantik menjadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto langsung melakukan sejumlah safari politik. Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X.