TEMPO.CO, Jakarta -Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta pemerintah kembali memperhatikan program revitalisasi angkutan darat termasuk bus. "Perlu dilakukan perbaikan, peremajaan, dan pengembangan angkutan darat demi mencegah dead lock kemacetan yang kami perkirakan mulai terjadi pada 2014," kata Ketua Umum Organda, Eka Sari Lorena dalam konferensi pers di Pacific Place Senin, 29 Oktober 2012.
Cara tersebut, katanya, akan menguntungkan berbagai pihak. Pemerintah akan diuntungkan karena konsumsi bahan bakar minyak akan berkurang dengan beralihnya penggunaan kendaraan pribadi menjadi angkutan umum. “Pembangunan ekonomi juga semakin cepat karena tidak ada lagi kemacetan dan mobilitas ekonomi lebih tinggi.”
Eka menambahkan masyarakat akan diuntungkan karena mereka dapat bergerak lebih leluasa tanpa terjebak kemacetan. "Sedangkan pengusaha akan lebih diuntungkan karena kinerja ekonomi mereka lebih cepat. Biaya transportasi lebih murah, dan pelaku usaha kendaraan darat lebih mudah memutarkan keuntungannya," kata Eka.
Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda Andriansyah. Ia mengatakan, revitalisasi kendaraan umum mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan sehingga produktivitas ekonomi juga bisa digenjot lebih tinggi dari pada saat ini.
Sayangnya, kata Andriansyah, program revitalisasi kendaraan umum darat masih dianggap setengah mata oleh pemerintah pusat mau pun pemerintah dearah. "Masih banyak pemerintah daerah yang menganggap angkutan darat sebagai ladang pendapatannya dan melewatkan fungsi public service obligation kendaraan umum," kata dia.
Hal ini mengakibatkan seolah-olah angkutan darat adalah sumber penghasilan daerah. Dan tidak memikirkan bagaimana keberlanjutan kendaraan umum dan pelayanannya bagi masyarakat. Buntutnya, kondisi moda angkutan umum darat bobrok karena tidak mampu memberikan pelayanan optimal dan masyarakat beralih menggunakan angkutan pribadi dengan pertimbangan lebih nyaman dan lebih mudah mengatur mobilitas.
Menurut Eka, beberapa daerah sudah lebih awas dengan revitalisasi kendaraan umum darat. "Jakarta nampaknya sudah mulai menunjukkan kepedulian mereka terhadap program revitalisasi angkutan darat," kata Eka. Hal tersebut ia katakan karena Gubernur DKI Jakarta sudah memulai wacana revitalisasi angkutan Metromini dan Kopaja agar memiliki badan hukum sehingga dapat lebih diawasi mutu pelayanannya dan memudahkan pembinaanya.
Menurut Eka, Organda, dalam Musyawarah Kerja Nasional keduanya, telah memasukkan poin berbadan hukumnya angkutan umum darat sebagai salah satu rekomendasi internal mereka. Ia mengatakan, dirinya telah meminta anggota Organda di seluruh Indonesia memiliki badan hukum . Sekali pu tidak mampu memiliki badan hukum sendiri, para pemilik kendaraan umum itu diinstruksikan bergabung dalam koperasi sehingga lebih terstruktur.
RAFIKA AULIA
Berita Terpopuler:
Dahlan Akan Buka Oknum DPR Peminta Jatah ke BUMN
Kisah Jenderal Pramono Edhi dan Makelar Senjata
Ketika Senjata Tempur TNI Sudah Tua dan Lelah
Siasat Dagang Makelar Senjata
9 Modus Upeti ke DPR
