TEMPO.CO, Depok - Sebanyak 72.600 desa di Indonesia masih tergolong kategori miskin. Setiap desa itu memiliki lebih dari 20 persen penduduknya yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
"Dari 78 ribu desa di Indonesia, 72.600 di antaranya masih dalam kategori miskin," kata Deputi Menko Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat, dalam seminar Pemberdayaan Masyarakat: Inovasi dan Kreativitas dalam Pemanfaatan Modal Sosial di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin, 29 Oktober 2012.
Menurut Sujana, pemerintah melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menggalang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Program itu akan memberdayakan masyarakat. Mereka yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar akan dilatih sampai mereka bisa mencari sendiri untuk makan, minum, dan pakaian. "Setelah kebutuhan dasar tercapai, barulah diberikan modal untuk usaha sesuai yang mereka bisa," katanya.
Selain itu, melalui PNPM masyarakat desa dilatih untuk bermimpi dan mewujudkannya. Dalam tahap ini masyarakat sudah diberikan cara bagaimana menentukan arah pembangunan komunitas dan desanya. "Bukan ditentukan oleh pemimpin, tetapi rakyat sendiri yang menentukan mimpinya," kata dia.
Di setiap desa penggerak PNPM akan membentuk beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 20 orang. Mereka ini yang akan mengatur bagaimana sistem kerja dan pemodalan setiap anggota kelompok. "Setiap orang bisa meminjam dana sebesar Rp 400 ribu sampai Rp 2 juta," kata Sujana.
Setiap tahun, pemerintah menggelontorkan dana sampai Rp 13 triliun yang dikelola di 11 kementrian. Dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan, tiap kecamatan mendapat kucuran dana hingga Rp 3 miliar per tahun secara bertahap. "Hasilnya, sudah banyak dana yang berjalan dan bergulir," katanya. "Kami akan selalu mengawasi bahwa tidak ada intervensi dari atas. Artinya, impian masyarakat memang dari mereka sendiri."
Sampai saat ini, perputaran dana modal di setiap kelompok berhasil hingga 97 persen. "Hanya 3 persen saja yang tidak kembali," katanya. Sebanyak 70 persen peminjam adalah ibu-ibu rumah tangga. Mereka meminjam dana untuk melakukan modal usaha.
"Kami juga memberikan bantuan dana pada kelompok rentan sosial, misalnya untuk pekerja seks komersial (PSK), kaum transgender atau korban trafficking, seperti di kawasan Doli di Surabaya atau Singkawang," kata dia.
Sujana menuturkan, PSK Singkawang yang sudah menjadi binaan PNPM Mandiri sebanyak 4 ribu orang dari 44 ribu orang yang terdata. Sedangkan di Doli Surabaya baru ratusan orang. "Kami sadar belum dapat meng-cover semua karena jumlahnya cukup banyak," kata dia.
Sebenarnya, menurut Sujana, peran serta universitas dan partai politik sangat dibutuhkan. Kedua lembaga ini seharusnya bisa menjalankan amanat rakyat. "Jangan dibalik," kata dia. Sujana mengakui, selama ini upaya tersebut belum optimal. Pasalnya, rakyat belum terbiasa dilatih untuk mengembangkan mimpinya. "Masih ada kesenjangan. Untuk itu kami terus berupaya melatih masyarakat agar mengembangkan mimpinya," kata dia.
ILHAM TIRTA
Terpopuler:
Kisah Jenderal Pramono Edhi dan Makelar Senjata
Rahasia Kisah Asmara W.R. Soepratman
Siasat Dagang Makelar Senjata
Ketika Senjata Tempur TNI Sudah Tua dan Lelah
Tak Lolos Administrasi, Ini Kata Partai SRI
