Sekali Rapat, DPR Minta Lebih dari Rp 1 Miliar

Sekali Rapat, DPR Minta Lebih dari Rp 1 Miliar

TEMPO/Imam Yunni

TEMPO.CO, Jakarta -- Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Ismed Hasan Putra mengungkapkan "biaya" yang harus dikeluarkan pihaknya untuk sekali rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat lebih dari Rp 1 miliar. Dana sebesar itu untuk dibagikan kepada 50-an anggota komisi. Setiap anggota dijatahkan memperoleh jatah Rp 20-25 juta. "Katanya seperti itu, tapi bisa saja tidak," ujarnya kepada Tempo Senin, 29 Oktober 2012.

Cerita tentang biaya rapat itu, menurut Ismed, diperoleh dari sekretaris perusahaannya pada saat dia baru menjabat direktur utama pada Maret 2012. "Urunan untuk rapat ternyata sudah menjadi tradisi," dia menambahkan.

Saat itu, Ismed menuturkan, dia langsung membuat kebijakan tak boleh mengeluarkan dana sepeser pun untuk anggota Dewan. "Saya bilang periode saya jangan. Saya tidak akan beri berapa pun besarnya,” katanya.

Ismed juga mengaku pernah dimintai 20 ribu ton gula oleh salah seorang anggota Dewan. Alasannya, gula tersebut untuk dibagikan di daerah pemilihannya sebagai program corporate social responsibility (CSR). “Saya bilang, perusahaan merugi sebesar Rp 68,452 miliar. Tidak punya kewajiban dan tidak boleh memberikan CSR.”

Anggota Dewan itu kemudian menurunkan permintaannya menjadi 200 ton gula dan dikabulkan Ismed. "Tapi dengan syarat harus membeli dengan harga pabrik agar tetap dapat margin yang pas," tuturnya. 

Cerita lain soal pungutan oleh anggota Dewan bisa dibaca di Koran Tempo.

Ketua Komisi BUMN DPR, Airlangga Hertanto, meminta Ismed tak banyak bicara. Menurut dia, Ismed tak pernah hadir rapat dengan Dewan. "Komisi tidak pernah rapat dengan dia. Jadi, dari mana dia tahu. Saya minta Ismed jangan banyak omong," ujarnya. 

ALI NUR YASIN | ANGGA SUKMA WIJAYA | BERNADETTE C | FEBRIYAN

Baca juga:

Dirut RNI siap Ungkap Anggota DPR Peminta Upeti
Bank Indonesia Juga Jadi Sasaran Upeti DPR
BUMN ''Sapi Perah'', Dahlan Mendadak Dipanggil SBY

Dahlan Siap Blakblakan Soal ''Sapi Perah'' BUMN

9 Modus Upeti ke DPR

Komentar (14)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
bubarkan DPR toh gk banyak fungsinya klu rugi iya
4
22
DPR PEMINTA JATAH UANG BUMN................ANJINNNNGGGG LUH.....BABI......BANGSAT.....!!!!!KAMI KARYAWAN BUMN BEKERJA KERAS UNTUK PERUSAHAN & NEGARA SEMENTARA KALIAN SEPERTI ROMBONGAN ANJING , PERAMPOK....BANGSATTTTTT ,ANJING , babi SEMUAnya, PADA MATI SEMUA LUH.....BANGSATTTTT...ANJING.....babi
1
7
Gawat nih, atribut oknum anggota DPR tambah lagi: suka bolos, main game, nonton video porno,senang kemewahan, senang jalan-jalan ke luar negeri, perbuatan asusila, kelahi, korupsi, calo anggaran, malak.
9
4
Ismed bunglon tukang palak mulai berani ngoceh nich, udh lupa kalo dulu dia tukang palak ! Awas di blacklist koran Kompas lagi !
0
7
Kl anggarannya 1M mending rakyat diundang sekalian untuk rapat dan diberi makan gratis dan uang saku. Dijamin rakyat ga akan protes.
Selanjutnya
Wajib Baca!
X