TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, bukan hanya Kepolisian dan TNI yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik di Lampung Selatan. "Saya menyerukan semua pihak yang terlibat ikut bertanggung jawab, peduli, dan bekerja. Baru dengan itu bisa selesai secara optimal dan efektif," kata SBY dalam keterangan pers di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Selasa, 30 Oktober 2012.
Hal serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto. "Jangan semua diserahkan kepada aparat, mereka jaganya kan setelah kejadian," kata Djoko.
Ia menegaskan, setiap tokoh masyarakat setempat dan pemerintah daerah harus aktif bekerja mencegah konflik meluas. "Gubernur, bupati, dan tokoh-tokoh masyarakat adalah civil society yang bisa ikut meredam," kata Djoko.
Sedangkan Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo mengatakan, bentrokan antardesa di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan ini sudah kesekian kalinya terjadi. "Artinya memang harus lebih keras lagi dalam membina wilayah. Para tokoh masyarakat, ulama, pemerintah daerah harus bersinergi," kata Timur.
Apalagi, ujar dia, setiap konflik horizontal memiliki dinamika dan ciri khasnya masing-masing. Sebagai contoh, masalah awal bentrokan Lampung Selatan kali ini adalah pelecehan dua orang pemudi.
"Masing-masing kepala daerah dan masyarakat setempat harus mendahulukan langkah-langkah pencegahan," kata dia. Mengenai peningkatan status keamanan, Timur memilih
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan, hingga saat ini belum ada rencana menambah pasukan ke Lampung Selatan. "Di wilayah sana sudah ada lima Satuan Setingkat Kompi (sekitar 500 orang)," kata dia.
ARYANI KRISTANTI
