SMS DPR Pemeras Disebar? Dahlan Menjawab  

Foto Terkait

Bobol Pagar DPR

Topik

• #mafia anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meyakini bahwa Kementerian BUMN bukanlah pihak yang menyebarkan pesan pendek berisi inisial anggota DPR tukang peras. "Saya kira tidak mungkinlah (kementerian) menyebarkan. (Kementerian BUMN) bukan bagian industri kebohongan. Sekarang ini, kan, banyak berita-berita bohong," ujarnya seusai rapat pimpinan BUMN di Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2012.

Ia pun mengatakan belum membaca pesan singkat tersebut."Dari pagi rapat jadi belum baca," ujarnya. Namun begitu, ia mengakui bahwa dia memang mempunyai daftar tersendiri mengenai oknum DPR yang kerap memeras perusahaan BUMN. "Nanti kalau diminta secara resmi dari DPR (akan saya beberkan)," ujarnya.

Mengenai apakah daftar yang ia punya sama dengan pesan pendek yang beredar, ia menolak berkomentar. "Kan, belum dibaca," ujarnya. Ia pun juga tidak tertarik mengetahui lebih jauh siapa yang mengirimkan pesan pendek tersebut. "Enggak (akan mencari tahu) tuh."

Sebelumnya, sebuah pesan pesan pendek mengenai inisial anggota DPR yang kerap memalak perusahaan BUMN beredar di masyarakat. Dalam sms ini diseolah-olahkan data dikeluarkan oleh Humas BUMN. "Ini Inisial anggota DPR RI yg memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR ( PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA) Info: Humas BUMN." Bunyi kutipan sandek yang dikirim oleh nomer +62812XXXXXXXX

Kepala Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Hilmi membantah bahwa data tersebut bersumber dari Humas BUMN. Ia pun bercerita pertama tahu soal ini wartawan kemarin malem. "Saya kaget soalnya tidak merasa keluarkan itu," ujarnya .

ANANDA PUTRI

Baca juga
EDISI KHUSUS SUMPAH PEMUDA
Sekali Rapat, DPR Minta Lebih dari Rp 1 Miliar
Dirut RNI siap Ungkap Anggota DPR Peminta Upeti
Bank Indonesia Juga Jadi Sasaran Upeti DPR
BUMN ''Sapi Perah'', Dahlan Mendadak Dipanggil SBY
Dahlan Siap Blakblakan Soal ''Sapi Perah'' BUMN
9 Modus Upeti ke DPR