TEMPO.CO , Jakarta: Ada yang terlupakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo ketika menyusun daftar prioritas dalam benah-benah di sektor transportasi. Mereka membekukan rencana proyek mass rapid transit, mempertimbangkan kembali monorel yang sebenarnya telah dicoret dari daftar oleh pemimpin sebelumnya, dan secara spontan mengungkapkan niat meremajakan angkutan bus sedang.
“Tapi mereka belum pernah sekalipun membuat hearing atau diskusi dengan kami,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Aliman Aat yang juga duduk di Komisi B (Bidang Perhubungan). Ia mengungkapkan catatannya itu ketika dihubungi kemarin.
Menurut Aliman, eksekutif dan legislatif semestinya bekerja sama dan bersinergi untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk transportasi. Dia menunjuk contoh rencana Jokowi dengan monorel. “Kalau mau dilanjutkan, perlu kesepakatan dengan DPRD, terlebih proyek ini melibatkan pemerintah pusat,” katanya.
Khusus untuk moda transportasi monorel itu, Aliman juga menyatakan bahwa DPRD sudah membentuk panitia khusus pada 2006 dan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi itu digunakan oleh Gubernur Fauzi Bowo ketika memutuskan tak melanjutkan proyek yang terkatung-katung itu tahun lalu.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin membenarkan pernyataan Aliman. “Kami di DPRD tak pernah di-sounding,” tuturnya. Bahkan dia terkaget-kaget dengan gaya pemerintahan Jokowi yang disebutnya seperti reality show.
Jokowi, kata dia, seharusnya menuangkan program yang akan dilakukan dalam dokumen resmi pemerintah daerah, yaitu program jangka menengah daerah. Selamat mengusulkan, Jokowi menerbitkan instruksi gubernur untuk langkahnya menahan semua proyek yang tengah berjalan.
“Bukan hanya sebatas keinginan. Masyarakat harus diberi kepastian, jangan sampai ada diskursus di media massa," ujarnya.
Untuk menahan dan mengkaji ulang proyek, Selamat juga mengusulkan agar Gubernur mempertimbangkan perkembangan selama lima tahun ke depan. Misalnya, kata dia, perlu dilakukan simulasi dulu mengenai jumlah pengguna mobil pribadi yang akan dipindahkan ke angkutan publik selama lima tahun ke depan.
Lalu, juga mengkaji titik penumpukan, market share-nya, dan skema pembiayaan. “Baru tentukan modanya: busway, monorel, atau MRT,” katanya.
Menanggapi kritik Dewan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur akan bertemu dengan DPRD jika Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2013 sudah disetujui. “Prosedurnya, kalau sudah disetujui, baru kita bertemu untuk diskusi. Tidak mungkin kami berani jalan kalau belum ketemu DPRD, yang punya hak anggaran," ujarnya.
TRI ARTINING PUTRI | AMANDRA MUSTIKA MEGARANI | NURHASIM
Terpopuler:
Dahlan Akan Buka Oknum DPR Peminta Jatah ke BUMN
Kisah Jenderal Pramono Edhi dan Makelar Senjata
Ketika Senjata Tempur TNI Sudah Tua dan Lelah
Siasat Dagang Makelar Senjata
Generasi Baru Polisi Bersih Sudah Lahir
