TEMPO.CO , Yogyakarta: Pemerintah DI Yogyakarta mengaku masih kesulitan untuk melengkapi sejumlah fasilitas demi beroperasinya secara penuh Pelabuhan Tanjung Adi Karto yang berada di Kabupaten Kulonprogo.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan DI Yogyakarta, Astungkoro, mengaku saat ini dengan dana yang ada pemerintah baru bisa mengebut pengerjaan bagian pokok pelabuhan.
"Kalau bagian pokok pelabuhan, tempat mendarat kapal, sudah bisa dioerpasikan mulai 2013. Tapi kalau kelengkapan pelabuhan seluruhnya mungkin baru bisa 2016 jika dananya tak ada tambahan dari pusat," kata Astungkoro usai bertemu Komii B DPRD DI Yogyakarta, Selasa, 30 Oktober 2012.
Astungkoro menjabarkan, bagian pokok pelabuhan yang dimaksud adalah fasilitas utama yang meliputi dermaga, kolam pelabuhan, pemecah gelombang (break-water), alur pelayaran, drainase, dan jalan masuk pelabuhan.
Fasilitas utama pelabuhan yang dibangun sejak 2009 itu telah menyerap anggaran Rp 280 miliar hingga saat ini. "Tapi selain fasilitas utama, ada juga fasilitas peunjang dan fasilitas pendukung yang masih belum ada dananya,"kata dia.
Untuk fasilitas utama, menurut Astungkoro, saat ini sudah tercapai 80 persen. Sebanyak 10 lebih kapal berkapasitas 30 grosston akan bisa mendarat di pelabuhan itu pada akhir 2013.
"Untuk fasilitas utama tinggal menambah panjang pemecah gelombang agar melengkung dan pengerukan alur pelayaran yang dilakukan awal 2013 nanti," kata dia.
Untuk menyelesaikan keseluruhan fasilitas utama pelabuhan ini pemerintah DIY kembali meminta dana alokasi dari APBD Perubahan sebesar Rp 16 miliar. Sedangkan untuk fasilitas penunjang, Astungkoro mengatakan, seperti kantor dermaga, balai nelayan, tempat pelelangan ikan, bengkel kapal, infrastruktur listrik, dan pengawetan ikan.
Anggota Komisi B DPRD DIY Ahmad Sumiyanto menyayangkan jika persoalan pelabuhan yang sudah dirintis sejak 2009 itu akan kembali mundur karena belum semua fasilitas tersedia.
"Kami minta paparkan seperti apa prosesnya masih belum bisa karena perbagian fasilitas masih belum lengkap semua karena kurang dana," kata dia.
Politisi Partai keadilan Sejahtera itu mendesak pemerintah DIY seharusnya berani lebih aktif meminta tambahan anggaran pada pusat mengingat operasional pelabuhan itu jadi daya dobrak DIY dalam bidang pembukaan akses ekonomi baru. "Kenapa kalau minta dana sedikit-sedikit mengingat itu infrastruktur penting," kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
Terpopuler:
Sekali Rapat, DPR Minta Lebih dari Rp 1 Miliar
KPK Mulai Bidik Pimpinan Badan Anggaran DPR
Sekretaris MA Mengaku Pengusaha Sarang Burung
Anggaran Militer Juga Terkena Kutipan DPR
SMS Inisial Anggota DPR ''Tukang Peras''
