Kemahalan, Biaya MRT di Jakarta

Kemahalan, Biaya MRT di Jakarta

Tempo/Panca Syurkani

TEMPO.CO, Jakarta - Alokasi dana sebesar Rp 17 triliun untuk pembangunan konstruksi satu koridor mass rapid transit rute Lebak Bulus-Stasiun Dukuh Atas dianggap terlalu mahal. Nilai itu setara dengan Rp 940 miliar per kilometer atau hampir dua kali lipat biaya yang dibutuhkan untuk proyek yang sama di Singapura, jika dihitung dengan kurs dolar AS terhadap rupiah saat ini.

“Pemerintah DKI Jakarta harus mengevaluasi ulang proyek ini agar bisa mendapatkan harga yang murah,” ujar Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia, Pandit Pranggana. Di Jakarta, biaya konstruksinya US$ 98 juta per kilometer, sedangkan di Singapura hanya US$ 54,5 juta per kilometer.

Menurut Pandit, salah satu penyebab biaya yang mahal di Jakarta adalah teknologi yang diadaptasi dari Jepang. Meski Japan International Cooperation Agency (JICA) meminjamkan 58 persen dari nilai dana total untuk proyek ini, Pandit menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menyilangkan komponen pendukung MRT. “Misalnya mengadopsi teknologi dari Singapura atau Cina yang lebih murah," ujar Pandit.

Model manajemen yang akan diadopsi juga dianggap keliru. MRT Jakarta, menurut Pandit, memilih manajemen ala Land Transport Authority di Singapura, yang memisahkan antara operator dan pengembang di sekitar MRT, antara lain pertokoan dan bisnis.

Padahal, menurut Pandit, seharusnya pemerintah DKI mengadopsi sistem Hong Kong Trans Authority. “Kalau dalam sistem Hong Kong, laba dari bisnis properti juga bisa dinikmati oleh operator agar bisa menutup defisit anggaran," katanya.

Pemilihan model manajemen ini berefek pada pendapatan MRT. Jika menggunakan model manajemen dari Singapura, pendapatan non-tarif—seperti penyewaan tempat untuk pertokoan dan bisnis—akan sangat kecil, yakni hanya 7 persen dari nilai seluruh pendapatan. Adapun potensi dari pendapatan non-tarif bisa digenjot hingga mencapai 50 persen dari total nilai pendapatan, seperti yang terjadi di Hong Kong.

“MRT Hongkong pada 2005 memperoleh pendapatan non-tarif sebesar HK$ 7 miliar atau sekitar Rp 8,6 triliun,” kata Pandit.

Pemerintah, menurut dia, seharusnya jeli menangkap peluang dalam pembangunan MRT, terutama dalam sektor properti. Jika menggunakan model Singapura, pemerintah DKI akan sulit menutup subsidi biaya operasional Rp 85 miliar per tahun selama 10 tahun. Jika peluang itu tidak ditangkap, pemerintah bisa keteteran membayar utang ke JICA.

Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta, Erlan Hidayat, menyatakan akan mengkaji masukan dari MTI. Namun, dia menyatakan biaya yang selama ini diketahui, yakni sebesar Rp 17 triliun, hanyalah plafon pinjaman dari JICA. “Biaya yang dikeluarkan nantinya tidak akan sebesar itu, yang jelas lebih murah,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta PT MRT mempresentasikan ulang proyek MRT. Proyek yang semestinya sudah memasuki tahap tender tahap pertama ini sebelumnya sudah dibekukan.

SYAILENDRA | SUTJI DECILYA | NURHASIM











Terpopuler:
Alasan Angkot Kalah Pamor dengan Motor

Kabupaten Tangerang Bangun Terminal Utama

Seluruh Puskesmas Jakarta Akan Pakai CCTV

Kondisi Novi Amilia Membaik Setelah Detoksifikasi

Hujan Ringan Guyur Jakarta Siang Hari

Komentar (3)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
3
3
MRT Singapura dibangun tahun 1980an, jadi tidak bisa dibandingkan langsung dgn biaya yg harus dikeluarkan sekarang
1
1
Ribet banget yak? Kalok lokal susah, terder internasional saja. Cepat-cepat. Bagaimanapun MRT lebih murah dari subsidi BBM yang sampai 400 trilliun Rupiah. Bisa dapat berapa MRT tuh?
0
9
Kalo baca berita terdahulu & dari lapak sebelah sih PT. MRT udah disuruh kaji ulang & presentasi ulang. Presentasi pertama disuruh keluar, presentasi kedua ditinggal gubernurnya. Segitu sulitnya kah ngasih presentasi yang komprehensif? Atau sebenarnya mereka memang nggak punya datanya jadi bingung waktu ditanya ini itu sama gubernur? Kalo nggak punya datanya kenapa proyek ini udah ditenderin, kan lucu nggak ngerti apa2 tapi udah tender sama perusahaan asing. Atau, kemungkinan kedua, punya data lengkap tapi bingung nyembunyiin data2 transaksi komisi & transaksi catutan waktu ditanya gubernur baru? Hehehe....baru tau dia, kalo sama yang udah2 presentasi asal jelas berapa jatah komisi buat penguasa beres sekarang bener2 ditanya kelayakan ekonomi & teknis malah kebingungan....kepriben tho?
Wajib Baca!
X